Pendidikan

Pendidikan

Demokrasi Wani Piro, Lahan Subur Korupsi


Oleh: Andi Sahrandi 
- Penasehat Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi


POLITIK dinasti sah-sah saja di negeri ini. Namun, menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia karena maraknya praktik korupsi dalam politik dinasti. Kasus yang saat ini ramai diperbincangkan adalah kasus Rita Widyasari diduga menerima suap terkait dengan perizinan dan pembangunan Mal Citra Gading dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Bukan rahasia lagi tampilnya dinasti politik yang menguasai pemerintahan di daerah lebih didasari keinginan berkuasa dibanding pengabdian bagi rakyat. Ini terlihat jelas dari tampilnya penerus kekuasaan di daerah yang kemampuannya meragukan. Tak ada yang salah dengan pernyataan itu.

Sebuah praktik yang lazim, tampilnya seorang penguasa selalu diiringi dengan tampilnya kelompok finansial yang menguasai berbagai bidang ekonomi strategis di daerah itu. Kalau investasi besar yang sudah dikeluarkan untuk membangun jejaring politik di daerah, tak mungkin diberikan kepada orang lain. Seperti juga seorang dokter pasti ingin anaknya menjadi dokter. Budaya inilah yang terekam di berbagai daerah. Sejauh mana masyarakat dan pemerintah menyikapi kordinasi dinasti politik demokrasi saat ini? Penilaian seorang pemimpin itu bukan ditentukan dari bapak, ibu, atau kerabat, melainkan dinilai oleh masyarakat dan rakyat.

Membayangkan kepemimpinan di daerah yang bersih, tidak terpolusi urusan semacam itu, sah-sah saja. Tetapi, kepemimpinan semacam itu bisa dibilang tak banyak. Mungkin, kalau kepala daerah dipilih secara demokratis, tanpa bayar dan membayar, masyarakat juga sudah sadar perlunya pemimpin yang bersih dan adil, tidak berasal dari kalangan korup, wajah pemimpin idaman semacam itu makin banyak. Tapi karena demokrasi kita ini berdasarkan "demokrasi wani piro". Jadi Investasi yang besar itu sayang.

Muncul pertanyaan yang menggelitik, apakah negara ini sudah layak berdemokrasi? Kalau ingin berdemokrasi harus diajari duru rakyatnya apa itu demokrasi. Jadi kalau demokrasi masih memakai uang dan investasi yang besar dalam setiap pemilihan, apakah itu namanya demokrasi? Di setiap pemilihan, baik pilkada maupun pemilu, sering terekam terjadinya aksi bagi-bagi uang, walapun jelas-jelas money politic dilarang. Biaya investasi yang besar inilah yang mendorong mereka melakukan korupsi.

Karena itu, tak heran modal besar rela diobral untuk meraih jabatan kepala daerah semacam ini. Kalau sudah menjabat dua periode tentu keluarganya bisa melanjutkan. Dengan kekuasaan politk dan kekuatan finansial, praktis tender proyek–proyek yang mengalir di daerah kabupaten/kota dimungkinkan menjadi lahan empuk bagi mereka untuk korupsi. Inilah realitas kehidupan sebagian kepala daerah. Soal persentasenya mungkin perlu penelitian yang ilmiah.

Persoalan ini tentunya bukan hanya semata sebagai permasalahan pemerintah saja, melainkan menjadi permasalahan dari semua lapisan masyarakat, khususnya para aktivis dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Masyarakat harus membuka mata terhadap apa yang terjadi dengan bangsa kita dan menelaahnya. Masyarakat juga diharuskan melek politik agar tidak mudah dibodohi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan politik uang dan semacamnya. Khusus untuk kalangan masyarakat ekonomi bawah dan kurang mendapatkan pendidikan, mereka harus diberi sosisalisasi khusus mengenai politik dan hal-hal yang melingkupinya agar mereka sadar dan tahu apa yang baik untuk mereka lakukan bagi kesejahteraan hidup mereka. **

# Andi Sahrandi, putra Kapau, Kecamatan Tilatang­ka­mang, Kabupaten Agam yang merantau ke Jakarta. Dia men­dirikan Gerakan Kemanusiaan Posko Jenggala berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan membantu penanggulangan bencana alam di tanah air, seperti gempa dan tsunami Aceh, Yogyakarta, dan Sumbar, serta Gunung Meletus di Yogyakarta.

Di Nagari Kapau, Andi mendirikan kelompok belajar Bidasari. Dia juga mendirikan sekolah sepakbola dengan menyiapkan lapangan khusus, dan sekali sebulan wirid pe­ngajian mendatangkan muba­ligh Bukittinggi, Padang dan Jakarta. Semua kegiatan itu berlangsung gratis secara te­rus-menerus.








AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera