Pendidikan

Pendidikan

Tolak Bocah Miskin Berobat, Dirut Rumah Sakit di Sulsel Terancam 12 Tahun Penjara


JAKARTA -- Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, menilai, penolakan pihak RS Labuhan Baji Sulawesi Selatan terhadap bocah bernama Muhammad Ardiansyah (5) untuk mendapat perawatan kesehatan akibat demam tinggi merupakan tindakan sangat keji dan tidak berprikemanusiaan. Padahal orangtua si bocah malang ini telah mengantongi surat rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial dan surat keterangan keluarga tidak mampu dari desa. 

Arist menegaskan, penolakan terhadap Ardiansyah untuk mendapat pelayanan kesehatan dasar, selain pelanggaran terhadap hak kesehatan anak, juga merupakan pelanggaran terhadap hak hidup yang diatur dalam ketentuan UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU RI No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia junto UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 

"Karena adanya penolakan terhadap Ardiansyah sebagai pasien anak miskin untuk mendapat perawatan kesehatan yang maksimal, pihak pengelola dan yang bertanggungjawab atas nama RS Labuan Baji dapat dikenakan tindak pidana pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun pidana penjara," papar Arist.

Ia lebih lanjut menguraikan, atas kejadian penolakan ini dan atas dasar ketentuan pasal 36 junto pasal  85 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DILARANG MENOLAK PASIEN atau meminta uang muka terlebih dulu dari pasien sesungguh tidak dibenarkan atas apapun alasannya. 

Sebagai lembaga pelaksana tugas dan fungsi keorganisasian dari Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pusat yang memberikan pelayanan pembelaan dan perlindungan anak di Indonesia, Komnas Perlindungan Anak mendesak  Gubernur Sulsel untuk memberhentikan Direktur RS Labuhan Banji dari tugasnya sekaligus bertanggungjawab secara hukum dan mendorong kepala Dinas Kesehatan Sulsel untuk segera mengevakuasi Ardiansyah ke rumah sakit yang lebih baik untuk mendapat pelayanan kesehatan yang memadai. Selain itu pihaknya juga akan membantu keluarga Ardiansyah melakukan gugatan hukum. 

"Mengingat penolakan terhadap Ardiansyah oleh RS Labuan Banji merupakan tragedi atas kemanusiaan dan penghinaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan serta pelecehan terhadap anak sebagai amanah dan titipan Illahi, kami mendesak Polres Labuan Banji untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap direktur dan para pekerja medis RS Labuan Banji yang menolak Ardiansyah secara sengaja," tegas Ketua Komnas Perlindungan Anak yang terkenal tegas dan tidak neko-neko tersebut. 

Untuk memantau perkembangan kasus ini, Arist menyebutkan bahwa pihaknya juga akan menurunkan Quick Investigator Vuluntary Komnas Anak untuk melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah dan aparatur penegak hukum di Sulsel dan segera bertulis surat kepada Gubernur Sulsel. 

(ede)






AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera