Pendidikan

Pendidikan

Tampil Beda dengan Baju Adat Bugis, Begini Isi Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan MPR

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Jokowi serta Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2017 dan Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017, pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, di Gedung Nusantara, MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Berbeda dengan sebelumnya, pada kedua sidang itu Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana yang berasal dari Solo, Jawa Tengah, tampak mengenakan pakaian adat Bugis, Sulawesi Selatan. Sebaliknya, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang berasal dari Bugis mengenakan pakaian adat Jawa Tengah.
Dengan pakaian tersebut, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini tampak menonjol diantara tokoh lainnya saat sesi foto bersama.

Hadir dalam kedua acara itu antara lain Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie, Ibu Negara Presiden ke-4 RI Sinta Nuriyah Wahid, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, Ketua DPR RI, para Menteri Kabinet Kerja, Duta Besar, Perwakilan Negara Sahabat, Kapolri, Panglima TNI dan Pimpinan Partai Politik


Pidato di MPR, Presiden Jokowi: Tidak Ada Satupun Lembaga Negara Yang Miliki Kekuasaan Absolut

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan penghargaan kepada seluruh lembaga negara, atas kekompakan,sinergi dan kerja sama yang baik selama ini. Presiden meyakini dengan kekompakan, sinergi, dan kerja bersama itu, tidak akan memperlemah tugas dan tanggung jawab konstitusional yang dijalankan oleh setiap lembaga negara, tetapi justru memperkuat semua dalam memenuhi amanah rakyat.

Dalam semangat Persatuan Indonesia itu, menurut Presiden Jokowi, lembaga-lembaga negara justru bisa bekerja dengan lebih baik, bila saling mengingatkan, saling kontrol, saling mengimbangi dan saling melengkapi.

"Tidak ada satu lembaga negarapun yang memiliki kekuasaan absolut, memiliki kekuasaan yang lebih besar dari lembaga negara yang lain," tegas Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2017, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8) pagi.
Menurut Presiden Jokowi, inilah jati diri bangsa kita dalam bernegara. Inilah kekuatan bangsa kita dalam menghadapi setiap tantangan. "Inilah keunggulan bangsa kita dalam menghadapi masa depan," ujarnya.

Presiden yang hadir didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla yang hadir di acara tersebut dengan mengenakan busana adat bugis mengajak semua elemen bangsa menjadikan sejarah sebagai fondasi untuk menatap masa depan. Ia mengingatkan, pelajaran yang sangat penting dari sejarah bangsa kita adalah kemerdekaan bisa direbut, bisa diraih, bisa diproklamasikan karena semua anak-anak bangsa mampu untuk bersatu, mampu untuk bekerjasama, mampu untuk kerja bersama.

Modal persatuan Indonesia yang kokoh itu, lanjut Presiden, harus terus dijaga, dirawat, diperkuat, dan harus jadi pijakan bersama dalam menghadapi ujian sejarah berikutnya, yaitu memenuhi janji-janji kemerdekaan untuk mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

"Saya percaya, tugas yang maha berat itu akan bisa kita tunaikan apabila kita semua mau bersatu, mau bekerja sama, mau kerja bersama," ujar Presiden Jokowi.
Ke depan, menurut Presiden, bangsa kita menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kita akan mengarungi samudera globalisasi, berhadapan dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, dan menghadapi kemajuan inovasi teknologi yang destruktif.

"Tapi, saya yakin dengan bersatu, kita akan bisa menghadapi semua itu. Karena bangsa kita adalah bangsa besar. Bangsa kita adalah bangsa yang teruji. Bangsa kita adalah bangsa petarung," tutur Presiden.

Apresiasi Semua Lembaga Negara

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan, tugas sejarah untuk Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, tidak lepas dari dukungan dan partisipasi aktif Lembaga-Lembaga Negara.

Ia mengapresiasi kinerja lembaga-lembaga negara dalam setahun terakhir. MPR misalnya,  dinilai Presiden terus berusaha untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah, dan berbagai etika politik kebangsaan yang bertumpu pada nilai permusyawaratan dan perwakilan, kekeluargaan, gotong royong dalam bingkai NKRI.

Sebagai pengawal ideologi, menurut Presiden, MPR teguh menjaga Pancasila sebagai pemandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, Presiden menyambut baik, sikap MPR yang berketetapan untuk bersinergi dengan Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila yang saya tetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017.

Sementara DPR dinilai juga terus melanjutkan reformasi internalnya dan menjadi lembaga representasi rakyat yang makin modern dan dipercaya. Terhadap fungsi legislasi misalnya, DPR telah menyelesaikan 14 RUU pada Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2017. Beberapa diantaranya berkaitan langsung dengan dukungan kelancaran program Pemerintah selama tahun 2017, seperti peningkatan ekspor non-migas barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi, penyederhanaan perizinan serta penyediaan layanan dan fasilitas untuk investasi.

Adapun DPD, menurut Presiden, terus memantapkan peran konstitusionalnya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan daerah. Ia menyebutkan, hingga semester pertama tahun 2017 ini, DPD telah menghasilkan 10 pertimbangan terhadap RUU dan 5 pertimbangan berkaitan dengan anggaran serta 13 hasil pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu.

"Beberapa diantara pertimbangan itu ada yang sangat kita perlukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah-daerah, seperti pertimbangan atas RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional serta pengawasan atas pelaksanaan UU tentang Desa," terang Presiden.

Presiden juga mengapresiasi BPK yang sejak tahun lalu, terpilih menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020. Keterpilihan BPK itu, menurut Presiden, bukan saja menjadi wujud pengakuan internasional atas kinerjanya, namun juga mengangkat nama baik dan reputasi bangsa Indonesia.
Pada pembangunan bidang hukum, Presiden Jokowi mengemukakan, Mahkamah Agung terus berupaya mempermudah masyarakat dalam perolehan keadilan dan layanan publik. Hingga semester pertama tahun 2017, MA telah berhasil menerapkan beberapa inovasi antara lain Sistem Audio Text Recording dan Mekanisme Penghitungan Biaya Perkara Sendiri secara elektronik guna makin memudahkan layanan peradilan.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi, menurut Presiden, terus bekerja dan mengukuhkan perannya sebagai penjaga konstitusi. Sampai pertengahan tahun 2017, dari 55 perkara yang diterima, seluruhnya telah diputuskan oleh MK. Beberapa diantaranya termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.
"Keberhasilan MK dalam memutus perkara itu, telah mengantarkan MK meraih penghargaan Bawaslu Award Tahun 2017. Dalam melaksanakan perannya sebagai pengawal nilai-nilai demokrasi, pada tahun 2017 ini, MK berhasil mempertahankan kepercayaan komunitas internasional sebagai Sekretariat Tetap dari Mahkamah Konstitusi se-Asia," puji Presiden.

Apresiasi juga disampaikan Presiden Jokowi atas upaya Komisi Yudisial dalam memajukan akuntabilitas peradilan di Tanah Air. Ia mengemukakan, KY telah menyelesaikan 8 kasus advokasi hakim serta melakukan pemantauan 89 persidangan atas laporan masyarakat. KY juga telah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku bagi 277 hakim. Sementara dalam pemeliharaan martabat peradilan, KY telah merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 33 hakim, mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat.

Semua capaian itu, lanjut Presiden Jokowi, seharusnya tidak membuat kita cepat berpuas diri. Karena tantangan yang dihadapi sekarang ini dan ke depan tidaklah ringan. "Kita masih dihadapkan dengan kemiskinan dan ketidakadilan; kita masih dihadapkan dengan ketidakpastian ekonomi global, dan kita juga masih dihadapkan dengan gerakan ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme," tegas Presiden seraya menyebutkan, dari sekian banyak tantangan itu, tantangan yang paling penting dan seharusnya menjadi prioritas bersama dari semua lembaga negara adalah mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyat.

"Kepercayaan rakyat adalah jiwa dan sekaligus energi bagi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing," sambung Presiden.
Untuk itu, Presiden Jokowi mengajak kita semua, seluruh lembaga Negara untuk menjadikan rakyat sebagai poros jiwa kita.  "Saya mengajak kita semua untuk selalu mendengar amanat penderitaan rakyat. Saya mengajak kita semua untuk bergandengan tangan, bekerjasama, kerja bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Presiden Jokowi.


Belum Semua Rasakan Kemerdekaan, Presiden Jokowi Akan Fokuskan Pemerataan Ekonomi Berkeadilan

Pada bagian lain pidatonya pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, bahwa belum semua rakyat Indonesia merasakan buah kemerdekaan. Pemerintah menyadari bahwa manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok tanah air, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya bisa diwujudkan.
Untuk itu, di tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja ini, Presiden Jokowi menegaskan, Pemerintah akan lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

"Pemerintah ingin rakyat-rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Presiden Jokowi dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8/2017) pagi.

Untuk itu, di tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja ini, Presiden menegaskan, Pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Pemerintah ingin rakyat-rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi Warga Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Presiden Jokowi menegaskan, keadilan sosial harus mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Rakyat di Aceh harus bisa merasakan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sanitasi dan air bersih maupun pelayanan transportasi, sama baiknya dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya yang lain di seluruh pelosok negeri.

Pemerintah, tegas Presiden, ingin rakyat di perbatasan Papua, bisa memiliki rasa bangga pada tanah airnya, karena kawasan perbatasan telah dibangun menjadi beranda terdepan dari Republik. Pemerintah juga ingin rakyat Papua di pegunungan juga bisa menikmati harga BBM dan harga bahan pokok yang sama dengan saudaranya di wilayah lain Indonesia.

"Kita ingin rakyat Pulau Miangas bisa merasakan kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Program Kartu Indonesia Sehat, Program Kartu Indonesia Pintar, dan Program Pemberian Makanan Tambahan untuk balita dan ibu hamil. Kita ingin rakyat di Pulau Rote juga bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, lancarnya konektivitas dan turunnya biaya logistik," ujar Presiden Jokowi.

Pemerintah, lanjut Presiden, ingin kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Ia menegaskan, walaupun IPM kita naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016, pemerintah tidak boleh cepat berpuas diri. Pemerintah akan terus berupaya menekan ketimpangan pendapatan, yang saat ini Indeks Gini Rasio bisa diturunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017.

Presiden meyakini hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, kita akan semakin bersatu. "Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia. Pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi persaingan global. Tidak ada yang merasa menjadi warga negara kelas dua, warga negara kelas tiga. Karena semuanya adalah warga negara Republik Indonesia. Semuanya, setara mendapatkan manfaat dari pembangunan. Semuanya ikut terlibat mengambil tanggung jawab dalam kerja bersama membangun bangsa," tegas Presiden Jokowi.

Pemerintah, lanjut Presiden, mengingikan kerja bersama tidak hanya dalam pemerataan ekonomi yang berkeadilan tapi juga dalam pembangunan ideologi, politik, sosial dan budaya. Dalam bidang ideologi, Presiden menegaskan, perlunya terus memperkuat konsensus kebangsaan untuk menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.  Untuk itu, Pemerintah telah menginisiasi pembentukan UKP-PIP untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila kepada seluruh lapisan rakyat, terutama generasi muda, penerus masa depan kita.

Dalam bidang politik, menurut Presiden, kita harus menuntaskan agenda konsolidasi demokrasi sehingga semakin terlembaga. Pemerintah bersyukur telah mampu menyelenggarakan proses demokrasi di level lokal, pilkada serentak di 101 daerah pada tahun 2017, dengan aman dan damai.

Selain pembangunan ideologi dan politik, Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa kita tidak boleh melupakan pembangunan sosial dan kebudayaan. Kita harus mendidik anak-anak menjadi generasi pelanjut sejarah yang cinta pada tanah airnya, memiliki etika, budi pekerti dan sopan santun, mempunyai karakter yang kuat dan tangguh.

Selain itu, Pemerintah juga terus membangun kebudayaan bangsa yang ber-bhinneka. Ekspresi seni dan budaya dari berbagai daerah di Nusantara harus terus dibangkitkan untuk memperkaya ke-Indonesia-an kita.


Presiden Jokowi: Indonesia Bangsa Besar, Tinggalkan Mental Budak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bukan hanya karena jumlah penduduknya yang lebih dari 250 juta jiwa, bukan hanya karena memiliki 17 ribuan pulau. Bukan hanya karena sumberdaya alam yang melimpah. Tapi, kebesaran Indonesia karena bangsa ini sudah teruji oleh sejarah, bisa tetap kokoh bersatu sampai menginjak usianya ke-72 tahun.

Presiden Jokowi juga mengemukakan, bahwa Indonesia adalah bangsa petarung yang berani berjuang dengan kekuatan sendiri meraih kemerdekaan, merebut kemerdekaan berkat perjuangan para pahlawan kita, ulama, para santri, pemimpin agama-agama, dan pejuang dari seluruh pelosok Nusantara.
Semua itu, tegas Presiden, harus membuat kita semakin bangga pada Indonesia, negeri yang kita cintai bersama. Semua itu, harus membuat kita percaya diri untuk menghadapi masa depan.

"Kita harus meninggalkan warisan kolonialisme, yang menjadikan bangsa kita bermental budak, karakter rendah diri, pecundang dan selalu pesimis dalam melihat hari esok," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia  Tahun 2017, pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, di Gedung Nusantara, MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8) siang.

Kepala Negara menegaskan, kita harus membuang jauh-jauh mentalitas negatif yang membuat sesama anak bangsa saling mencela, saling mengejek, dan saling memfitnah, karena kita adalah bersaudara, saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.

Menurut Kepala Negara, kita harus membangun pondasi kultural yang kuat, bersatu dan berdiri gagah untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks, yang semakin ekstrim, dan berubah dengan sangat cepat.

"Hanya bangsa yang cepatlah yang akan memenangi persaingan global," ujar Presiden Jokowi seraya mengingatkan, bahwa kita pernah menjadi tempat bagi negara lain untuk belajar, belajar tentang Islam, belajar tentang seni budaya, belajar tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dan lain-lain.

Kebanggaan inilah, tegas Presiden, yang harus kita rebut kembali, kebanggaan terhadap kreasi dan karya sendiri, kebanggaan terhadap produk sendiri.

Harus Percaya Diri

Sebagai bangsa yang besar dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, mempunyai ratusan suku dan ribuan pulau, Presiden Jokowi menegaskan, bangsa Indonesia harus percaya diri untuk meraih kemajuan, mengejar ketertinggalan dan mewujudkan kejayaan.

" Kita harus percaya pada kekuatan bangsa kita sendiri. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa kita mampu untuk meraih kemajuan," tegas Presiden seraya memberi contoh, dulu kita takut terhadap masuknya bank-bank asing ke negeri kita. Ternyata bank-bank nasional kita mampu bersaing dan kini telah menjadi bank-bank yang besar, dan modern.

Presiden Jokowi menegaskan, bahwa  kita memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa yakni anak-anak muda.  Anak-anak muda kita, ungkap Presiden, banyak yang menjadi juara olimpiade matematika, fisika, dan biologi.

"Anak-anak muda kita telah menunjukan prestasi mereka, mulai dari menjadi juara hafidz Al-Qur'an, berprestasi dalam karya robotik, sangat inovatif sebagai start-up, dan juga kreatif dalam berkesenian sampai di panggung-panggung dunia. Demikian pula dengan industri kreatif dan  film-film nasional kita, yang banyak digerakkan oleh anak-anak muda, semakin digemari dan ditonton oleh banyak orang," terang Presiden Jokowi.

Namun Kepala Negara meminta agar semua keunggulan itu tidak harus membuat kita terlena, membuat kita berpuas diri. Ia mengingatkan banyak pekerjaan yang harus dituntaskan. Masih banyak janji kemerdekaan yang harus ditunaikan.


Ajak Perangi Korupsi, Presiden Jokowi: Tak Boleh Ragu Jaga Kedaulatan, Laut, dan Perbatasan

Pada bagian lain pidato kenegaraannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan. Masih banyak janji kemerdekaan yang harus ditunaikan. Ia mengajak untuk jujur mengakui bahwa tidak mungkin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, kalau rumah-rumah rakyat di seluruh pelosok Nusantara tidak menikmati aliran listrik.

"Tidak mungkin kita menjadi negara yang kompetitif ketika biaya logistik mahal. Tidak mungkin kita menjadi Poros Maritim Dunia, kalau tidak mempunyai pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat bersandar kapal-kapal besar yang mengangkut produk-produk kita," tegas Presiden Jokowi pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, di Gedung Nusantara, MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8) siang.

Ditambahkan Presiden, kita juga menghadapi tantangan untuk terbebas dari jebakan sumber daya alam. Ia menyebutkan, setelah selesainya booming migas di tahun 1970an, selesainya booming kayu di tahun 1990an, era booming mineral juga telah berakhir. Bahkan beberapa komoditas lainnya merosot tajam. Karena itu kita harus berubah.

"Kita harus menyelesaikan semua masalah secara cepat. Itu artinya kita juga harus membuat garis tegas. Kita tidak boleh ragu menjaga kedaulatan kita, menjaga laut kita, menjaga perbatasan kita, menjaga sumber daya alam kita," tegas Presiden Jokowi.

Kepala Negara menegaskan, kita harus berani melawan pencurian sumber daya laut kita, berani menenggelamkan kapal ilegal untuk melindungi nelayan, dan harus berani menjaga setiap jengkal bumi pertiwi untuk kemakmuran rakyat.

"Kita berani bubarkan Petral. Kita berani alihkan subsidi untuk hal-hal yang produktif. Kita tegas menyatakan perang pada bandar-bandar Narkoba yang merusak masa depan generasi muda kita. Kita harus tegas menghadapi infiltrasi ideologi seperti ekstrimisme, radikalisme, terorisme yang merusak sendi-sendi negara kita," kata Presiden Jokowi.

Menurut Kepala Negara, tidak ada halangan bagi Indonesia untuk menarik garis tegas karena kita berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berani bersikap tegas karena kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan jiwa kita semua.

"Pancasila adalah pemersatu kita semua, yang harus dihayati, diamalkan, dan harus menjadi ideologi yang bekerja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Kepala Negara.

Untuk itu, lanjut Presiden Jokowi, Pemerintah mengambil inisiatif membentuk Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP, yang mendapatkan tugas melakukan pembinaan ideologi kepada seluruh elemen rakyat, termasuk generasi muda, penerus masa depan bangsa.

Perangi Korupsi

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengemukakan, salah satu penggerus daya saing kita adalah korupsi. Ia menegaskan, korupsi ini adalah musuh kita bersama. Karena itu, di depan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI itu, Presiden mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama memerangi korupsi.

"Pemerintah mendukung setiap usaha, dari semua pihak, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat KPK," tegas Presiden Jokowi.

Selain memerangi korupsi yang menggerogoti APBN, menggerogoti uang rakyat, menurut Presiden, pemerintah juga terus menguatkan sistem dan basis data perpajakan nasional. Untuk itu, lanjut Presiden, Pemerintah berterimakasih kepada DPR RI telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

"Kita optimistis bahwa dengan Perppu tersebut, APBN Indonesia akan semakin kokoh karena sumber kekuatannya berasal langsung dari rakyat, dan setiap rupiahnya digunakan untuk kepentingan rakyat," ungkap Presiden seraya menambahkan, Indonesia juga semakin siap menyambut era keterbukaan informasi internasional yang memberlakukan Sistem Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI).

Presiden Jokowi Sampaikan Langkah-Langkah Pemerintah Penuhi Janji Kemerdekaan

Guna memenuhi janji kemerdekaan, pemerintah dituntut bekerja lebih fokus. Untuk itulah, pada tahun pertama Kabinet Kerja, Pemerintah telah meletakkan pondasi pembangunan nasional yang kokoh melalui transformasi fundamental perekonomian dan meletakkan kembali paradigma Indonesia Sentris.

Pada tahun kedua, Pemerintah mendorong percepatan pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan sumberdaya manusia, serta meningkatkan daya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Selain itu, juga melakukan percepatan deregulasi ekonomi dengan mengeluarkan beberapa paket Kebijakan Ekonomi.

Pada tahun ketiga,  lanjut Presiden, Pemerintah bergerak lebih maju lagi, fokus pada kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. "Tahun 2017 ini adalah tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Presiden Jokowi  dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia  Tahun 2017, pada Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, di Gedung Nusantara, MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8) siang.

Ditegaskan Presiden yang dalam kesempatan itu didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Pemerintah ingin seluruh rakyat Indonesia, di seluruh pelosok tanah air bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Rakyat di Aceh, di Papua, Pulau Miangas dan Pulau Rote bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata.

"Kita ingin para petani, nelayan, buruh,ulama, pedagang pasar, tokoh agama, guru, aparatur sipil negara, TNI, POLRI, pers, budayawan, mahasiswa dan lainnya bisa bergerak bersama, maju bersama, sejahtera bersama," ujar Presiden Jokowi seraya menambahkan, Pemerintah tidak ingin kesejahteraan hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang.

Inilah, kata Presiden, janji kemerdekaan yang harus segera diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan ketertiban dunia.

"Kesanalah kita bergerak. Dalam tiga tahun terakhir ini, Pemerintah fokus untuk memerangi kemiskinan, menekan ketimpangan dan mengurangi pengangguran," terang Presiden.

Hasilnya, ungkap Presiden Jokowi, tingkat kemiskinan di Indonesia turun, dari 28,59 juta orang pada Maret tahun 2015 menjadi 27,77 juta orang pada Maret tahun 2017. Begitu juga Indeks Rasio Gini Indonesia, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, terus membaik dan mencapai 0,393 di bulan Maret 2017, turun dibandingkan dengan angka bulan September 2014 yaitu 0,414.

Angka inflasi kita juga terkendali di tingkat 2,60 persen dari bulan Januari hingga Juli tahun 2017. Bahkan di bulan Mei 2017, yaitu menjelang bulan puasa, tercatat inflasi kita hanya sebesar 0,39 persen.

Pertumbuhan ekonomi juga terus dijaga agar berkualitas dan berkeadilan. "Kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5 persen per tahun pada periode 2014-2016, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang tapi bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," tegas Presiden.

Oleh sebab itu, menurut Presiden Jokowi, pembangunan yang dijalankan bersama bukan hanya untuk yang tinggal di kota-kota tapi untuk seluruh anak bangsa, baik yang tinggal di pedesaan, daerah-daerah pinggiran, pulau-pulau terdepan, maupun kawasan perbatasan.

"Kita ingin rakyat di perbatasan menjadi bangga menjadi bagian dari Warga Negara Republik Indonesia. Kita ingin rakyat-rakyat di perbatasan merasakan kehadiran Negara melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Motaain dan Motamasin-NTT, Skouw-Papua, Entikong-Kalimantan Barat, Aruk-Kalimantan Barat, dan Nanga Badau-Kalimantan Barat," tegas Presiden seraya menambahkan, PLBN adalah beranda terdepan Indonesia yang diharapkan memunculkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru sehingga pembangunan menjadi lebih merata di seluruh pelosok negeri.

Untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah dan desa, lanjut Presiden Jokowi, Pemerintah meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Ia menyebutkan, melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Pemerintah meningkatkan akses rakyat untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur dasar seperti jaringan air minum sampai ke rumah-rumah warga.

Pemerintah juga mendorong pergerakan ekonomi daerah dengan peningkatan presentase kemantapan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan mendukung irigasi pertanian. Komitmen pemerataan ekonomi ini, menurut Presiden, juga diwujudkan melalui peningkatan Dana Desa, yang pada tahun 2017 ini besarnya Rp 60 trilliun. "Dengan dana desa ini,  Pemerintah mendorong percepatan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi desa," ujarnya.

Dalam mendukung pemerataan, Pemerintah mendorong peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang mencapai 92 persen pada bulan Maret tahun 2017. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk menyampaikan ucapan selamat kepada warga Desa Wogalirit, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, setelah 72 tahun merdeka, sekarang akhirnya mereka bisa menikmati layanan listrik.

"Selamat juga untuk warga desa-desa lain di seluruh Tanah Air, yang tahun 2017 ini bisa menikmati layanan listrik," sambung Presiden.

Presiden Jokowi menegaskan, keinginan untuk melakukan pemerataan yang berkeadilan bukanlah sekedar slogan, tapi harus betul-betul diwujudkan secara konkret. Ia menunjuk contoh, bertahun-tahun warga di Tanah Papua harus membeli BBM dengan harga sangat mahal, harganya berpuluh-puluh kali lipat dengan harga yang dibeli di pulau Jawa atau Sumatera. Untuk itu, Pemerintah menerapkan kebijakan BBM satu harga, sehingga saudara-saudara kita di Tanah Papua menikmati harga yang sama dengan harga di Jawa dan daerah lain di Indonesia.

Sertifikasi dan Redistribusi Lahan

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyinggug mengenai urusan sertifikasi lahan untuk rakyat yang belum tuntas-tuntas juga setelah 72 tahun Indonesia merdeka. Akibatnya, terjadi sengketa lahan baik antar warga, antara warga dengan korporasi atau bahkan antara warga dengan pemerintah. Karena itu, lanjut Presiden, melalui Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pemerintah melakukan percepatan sertifikasi lahan yang sekarang sudah mencapai 250 ribu bidang.

Ditambahkan Presiden, Pemerintah juga sedang menjalankan redistribusi tanah untuk masyarakat, dan sudah memberikan 707 ribu hektar kawasan hutan kepada masyarakat adat untuk dikelola secara produktif. Selain itu, juga sedang dijalankan Program Perhutanan Sosial sehingga rakyat di lapisan 40 persen terbawah mendapatkan akses untuk memanfaatkan hutan bagi kesejahteraan mereka.

Selain itu, lanjut Presiden, Pemerintah juga terus melanjutkan program-program kerakyatan yang sudah dijalankan sejak tahun pertama Kabinet Kerja, utamanya Program Keluarga Harapan (PKH),Program Perlindungan Nelayan, Program Percepatan Pembangunan Rusunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Sementara untuk bisa menjangkau 40 persen lapisan terbawah, menurut Presiden, Pemerintah melakukan reformasi kebijakan sehingga subsidi betul-betul lebih tepat sasaran. "Pemerintah secara bertahap mensinergikan antar program bantuan sosial serta melakukan pengalihan Beras Sejahtera (Rastra) secara bertahap menjadi bantuan pangan non-tunai. Selain itu, keberpihakan pada 40 persen lapisan terbawah juga dilakukan melalui penguatan program-program perlindungan sosial dan perluasan cakupan penerima manfaat," ungkap Presiden.

Sementara untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, lanjut Presiden, Pemerintah juga terus berusaha menekan tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang sekarang ini suku bunga bisa di angka 9 persen. Pemerintah berharap Rp 94,4 triliun KUR yang sudah disalurkan di tahun 2016 dapat ikut mengangkat kesejahteraan sektor UMKM.

"Dengan akses permodalan yang lebih mudah itu, maka kita berharap bisa menggerakkan ekonomi rakyat terutama kalangan pedagang-pedagang kecil," kata Presiden seraya menambahkan, selain mempermudah akses permodalan, pemerintah juga melakukan revitalisasi pasar sehingga para pedagang bisa berdagang dengan nyaman dan tidak kalah bersaing dengan pasar-pasar modern.

Pembangunan Manusia

Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa membangun Indonesia adalah membangun manusia Indonesia. Ia bersyukur, kerja bersama kita selama ini dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia telah menuai hasil yang menggembirakan.

"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia bergerak naik dari negara kategori medium high development menjadi negara dalam kategori high human development, dengan angka IPM naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 tahun 2016," ungkap Presiden Jokowi.

Kenaikan IPM tersebut, menurut Presiden, tidak terlepas dari kerja bersama kita dalam meningkatkan cakupan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak balita dan ibu hamil.
Presiden meyakinkan, bahwa pembangunan sumberdaya manusia akan terus berlanjut. Ia menegaskan, Pemerintah bukan hanya berkonsentrasi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis, menekan angka stunting, tapi juga menyiapkan generasi muda yang berkualitas, yang terampil dan siap untuk berkompetisi.

Untuk itu, lanjut Presiden, Pemerintah menginisiasi peningkatan kompetensi tenaga kerja, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. "Kita terus memperbanyak dan memperkuat pendidikan SMK dan Politeknik yang harus memiliki keterkaitan dengan dunia industri," kata Presiden seraya menambahkan, semuanya dilakukan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang handal dan tangguh.

Kepala Negara menegaskan, pembangunan manusia serta infrastruktur sosial berjalan beriringan dengan percepatan pembangunan infrastruktur fisik. Agar anak-anak kita bisa belajar dengan baik, lanjut Presiden. maka pembangunan sarana dan prasarana pendidikan terus ditingkatkan.

Ia menyebutkan, seiring dengan penyiapan sumberdaya manusia Indonesia, Pemerintah juga membangun sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru, kawasan-kawasan industri baru di Luar Jawa seperti Kawasan Industri Sei Mangkei di Sumatera Utara dan Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah. Pengembangan kawasan industri itu didukung oleh pembangunan infrastruktur transportasi untuk memperlancar konektivitas yang menghubungkan setiap jengkal wilayah Nusantara.

"Kita juga ingin seluruh wilayah Indonesia terhubung baik melalui udara, laut maupun darat. Untuk itu, kita membangun bandara perintis, pelabuhan, jalan paralel perbatasan di Kawasan Perbatasan Wilayah Kalimantan Timur, jalan lintas perbatasan di Papua, dan jalan sabuk perbatasan di Provinsi NTT," papar Presiden Jokowi.

Sementara untuk di kawasan pinggiran yang tidak akan bisa bergerak dengan cepat apabila tidak ada tenaga listrik dan prasarana telekomunikasi, Pemerintah terus mendorong pembangunan energi listrik di 31 lokasi prioritas, dan meneruskan pembangunan berbagai Base Transceiver Station (BTS)sehingga kecamatan-kecamatan di perbatasan dan garis perbatasan NKRI dapat mengakses telepon dan informasi.

Sidang bersama DPD RI – DPR RI yang dipimpin oleh Ketua DPD-R Oesman Sapta itu dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ibu Mufidah Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan itu dan juga dihadiri oleh para Ketua, Wakil Ketua, dan anggota lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Boediono, Shinta Nuriyah Wahid, dan Karlina Umar Wirahadikusuma. 


(set/rki)

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera