Pendidikan

Pendidikan

Soal Tambahan Modal RP 65 Miliar, Dirut RSUD Sulit Yakinkan DPRD Padang

PADANG -- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang memanggil Direktur Utama  RSUD dr.Rasidin, Sabtu (19/8) guna meminta penjelasan mengenai permintaan penambahan modal sebesar Rp65,877 miliar di APBD murni 2018.

Anggota Banggar DPRD Kota Padang Maidestal Hari Mahesa menegaskan agar dihadirkan konsultan perencanaannya sehingga masalah ini segera  diselesaikan. Sebab mustahil akan memasukkan program ini pada anggaran 2018, sementara ada hal- hal yang sangat janggal.

"Tidak mungkin kami  masukkan anggaran tersebut kalau tidak ada penjelasan secara detil dan apa program yang disampaikan pihak RSUD dr.Rasidin," katanya.

DPRD Kota Padang ingin mendapatkan penjelasan agar  dapat dasarnya dan itu sudah berulangkali  disampaikan.

 "Saya menyayangkan  Dirut RSUD dr. Rasidin, tidak bisa menyampaikan secara jelas dokumen lengkapnya. Saya tidak inginkan bertele - tele lagi  masalah anggaran," tegasnya lagi.

Sementara itu Koordinator Banggar Wahyu Iramana Putra mengatakan tidak setuju dengan anggaran yang besar.

"DPRD tidak ingin berdebat  terlalu lama, kami hanya  ingin dokumen dari perencanaan pertama dimana ada usulan pertama Rp100 miliar menjadi Rp83 miliar yang disetujui PPIP.

 Kami  butuh penjelasan secara detil dan dokumen lengkap, agar  DPRD bisa mengambil pandangan serta perbandingan, " tegasnya.

Lainnya Wakil Ketua DPRD Kota Padang Muhidi mengatakan,  bicara KUA -PPAS DPRD  ingin pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan RSUD ini sebagaimana mestinya,  yang mana RSUD dr.Rasidin ini juga akan dijadikan RS tipe B dan BLUD.

"Kami  minta OPD terkait,  bisa menyakinkan DPRD. Saya rasa,  bisa saja kami  kurangkan anggarannya. DPRD minta,   Senin (21/8/2017) sudah menerima dokumen- dokumen dari RSUD dr.Rasidin dan akan dikaji di Fraksi, kalau tidak ada akan DPRD tolak, " pungkasnya.

Anggota Banggar DPRD Kota Padang Helmi Moesim juga angkat bicara. Ia mempertanyakan,  terkait perubahan adendum hingga lima kali tersebut. Ada apa dengan adendum perjanjian hingga  bisa berubah lima kali." Yakinkan kami ada apa dengan perubahan adendum tersebut hingga beberapa kali, " ujarnya.

Anggota Banggar DPRD Kota Padang  Yandri Hanafi juga minta RSUD menyerahkan dokumennya sebelum KUA PPAS ditetapkan. "Minimal kami dapat pandangan serta penjelasan dari penyampaian  RSUD, " katanya.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Padang  Faisal Nasir mengatakan,  kalau memang kontrak pertama tidak sesuai, kan bisa dilihat bagaimana kontrak itu sebagai pertimbangan.

" Apakah kontrak pertama itu tidak sesuai dengan perencanaan atau bagaimana,  DPRD kan belum mengetahuinya.
Kemudian yang menjadi pertanyaan bagi DPRD, kenapa adendumnya bisa berubah beberapa kali.

Padahal untuk merubah adendum itu ada faktor penyebabnya seperti bencana alam, dan perubahan adendum itu harus ada berita acara dan di tandatangani semua pihak baik itu PPTK, KPA, Pengawas Perencanaan, " ungkapnya.

Menanggapi hal itu Direktur Utama RSUD dr. Rasidin Herlin Sridiani, tidak berbicara terlalu banyak. Ia  juga tidak bisa menghadirkan konsultan perencanaan.

 "Kalau dokumen lengkap, mulai dari master plan, dokumen- dokumen awal perencanaan akan diusahakan mencarinya, " ujarnya.

Ia  mengatakan, pertama kali masuk ke Kota Padang menjabat sebagai Dirut di RSUD dr.Rasidin, yang ia  lihat hanya kontrak awal, untuk serah terima. "Saya tidak pernah  serah terima dengan Dirut lama," ungkapnya.


(han/ade/rki)
 

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera