Pendidikan

Pendidikan

Pemerintah Jokowi komitmen bangun infrastruktur di daerah terluar RI

JAKARTA -- Pemerintah komitmen terus membangun infrastruktur terutama di luar Pulau Jawa dalam upaya meningkatkan konektivitas transportasi untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian.

"Pembangunan infrastruktur bahkan juga menyentuh di wilayah terdepan dan terluar wilayah Indonesia, dan itu akan terus dilanjutkan," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sabtu (12/8/2017).

Menhub Budi menilai pembangunan infrastruktur harus terus berjalan karena dengan adanya infrastruktur baik itu jalan raya, pelabuhan laut, maupun pelabuhan udara maka perekonomian akan tumbuh dan bergerak secara merata.

Di Entikong, Kalimantan Barat, yang merupakan perbatasan Indonesia dan Malaysia, misalnya, Indonesia sudah memperbaiki jalan yang bagus sehingga masyarakat tak lagi kesulitan untuk berlalu-lintas di jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Kalimantan.

Demikian juga pembangunan bandar udara di Pulau Miangas yang diresmikan Presiden Joko Widodo Oktober 2016, mampu meningkatkan perekonomian warga setempat.

Sebagai pulau yang letak geografisnya lebih dekat dengan Filipina, kata menhub, pemerintah ingin menunjukan telah hadir di pulau terdepan dan terluar tersebut.

"Tentunya harapan pemerintah masyarakat setempat bisa memanfaatkan keberadaan bandara tersebut, mengingat saat ini sudah ada maskapai penerbangan yang melayani rute Miangas ke Manado," jelasnya.

Tokoh masyarakat Miangas Hibor mengatakan, keberadaan bandara tersebut secara langsung sudah bisa dirasakan oleh masyarakat setempat, karena transkasi perdagangan menjadi lebih banyak.

"Dulu sebelum ada bandara, masyarakat setempat kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan pokok," ucapnya.

Dikatakan, sebagai pulau terpencil yang berada di tengah laut, kendala transportasi memang seringkali dirasakan mengingat kapal yang melayani dari dan ke pulau tersebut sering terhambat, karena diterjang ombak yang tinggi dan besar.

Dia berharap agar bisa lebih banyak lagi pembangunan infrastruktur di pulau itu, mengingat sebagai pulau terdepan tetap harus dijaga agar masyarakat bisa hidup layak.

Luas wilayah Pulau Miangas 6,7 kilometer persegi dengan jumlah penduduk hanya 213 kepala keluarga dan 802 jiwa.

Menhub klaim pemerintahan Jokowi sudah maksimal bangun infrastruktur

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mensosialisasi sejumlah pencapaian pembangunan yang selama ini telah dan akan dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini dilihat dari banyaknya pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah Jokowi.

"Tujuan dari sosialisasi ini adalah selain memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan, juga untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat," ujar Budi, Sabtu (12/8/2017).

Sosialisasi dilakukan di bangsal Kantor Bupati Gunungkidul yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi, pejabat dan tokoh masyarakat Indonesia kawasan timur, serta ratusan masyarakat setempat.

Menhub mengatakan Pemerintah selama ini telah melakukan pembangunan berbagai bidang di seluruh daerah di Indonesia. Mulai dari Sumatera hingga Papua mendapatkan alokasi pembangunan infrastruktur.

"Untuk itu, kita juga mengundang pejabat dari Papua dan Sulawesi Utara untuk menceritakan pembangunan yang telah diraih dan mungkin juga kekurangannya," katanya.

Dia mencontohkan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga. Dalam sosialisasi tersebut diundang pejabat dari Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, untuk menceritakan kemajuan program itu yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi.

Demikian pula mengenai masih perlunya pembangunan bandar udara di kawasan itu, yang saat ini terdapat bandara yang memiliki panjang landasan hanya 600 meter dengan ketinggian lokasi 2.500 meter di atas permukaan laut.

"Padahal, transportasi udara memiliki arti penting di Papua sehingga perlu terus dikembangkan keberadaan bandara," katanya.

Dalam sosialisasi tersebut, kata Menhub, masyarakat juga bisa mendapat paparan langsung mengenai dana desa Rp 1 miliar per desa. Menurut rencana, sosialisasi seperti ini secara bertahap akan dilakukan di seluruh provinsi dengan pemaparan oleh sejumlah menteri.

"Saya kebetulan menteri yang pertama mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk memulai sosialisasi mengenai kemajuan pembangunan untuk bangsa," pungkasnya.


[mdk/sau/rki]

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera