Pendidikan

Pendidikan

KUPA PPAS APBD 2017 Ditetapkan, Pendapatan Daerah Diproyeksi Turun

PADANG -- Target pendapatan daerah tahun 2017 pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat diproyeksikan sedikit turun dari APBD awal. Kondisi yang sama juga terjadi pada sisi Belanja Daerah.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Selasa (22/8/2017). Rapat paripurna tersebut beragendakan pengambilan keputusan terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) APBD tahun 2017 dan KUA PPAS APBD tahun 2018.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Arkadius Datuak Intan Bano tersebut, Sekretaris DPRD Raflis membacakan Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap KUPA PPAS APBD tahun 2017 dan KUA PPAS APBD tahun 2018.

Raflis membacakan, secara keseluruhan, proyeksi pendapatan daerah yang ditetapkan dalam rancangan KUPA PPAS perubahan APBD tahun 2017 sebesar Rp5,97 triliun lebih. Jumlah ini lebih rendah 2,29 persen atau sekitar Rp139,7 miliar, dibanding target APBD awal sebesar Rp6,11 triliun.

Namun dari pendalaman yang dilakukan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), proyeksi pendapatan daerah dapat ditingkatkan sebesar Rp34 miliar. Sumber peningkatan tersebut antara lain dari tambahan pos pajak daerah yaitu dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp10 miliar dan lain-lain pendapatan daerah sebesar Rp24 miliar yang bersumber dari Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) rumah sakit.

"Dengan adanya tambahan tersebut, maka total pendapatan daerah yang akan ditampung dalam KUPA PPAS tahun 2017 adalah sebesar Rp6,005 triliun lebih," kata Raflis.

Kondisi sama juga terjadi pada sisi belanja daerah. Dalam rancangan KUPA PPAS, proyeksi belanja daerah ditetapkan sekitar Rp6,2 triliun terdiri dari belanja langsung sekitar Rp2,3 triliun dan belanja tidak langsung sekitar Rp3,905 triliun. Alokasi tersebut juga lebih rendah dari APB awal yang berjumlah sekitar Rp6,23 triliun.

"Setelah dilakukan rasionalisasi pada belanja pegawai dan penambahan alokasi anggaran pada belanja bagi hasil untuk kabupaten dan kota, belanja tidak langsung menjadi sekitar Rp3,912 triliun dan belanja langsung juga meningkat menjadi sekitar Rp2,318 triliun," lanjutnya.

Dari sisi pembiayaan, pada penerimaan pembiayaan terjadi peningkatan dari Rp135 miliar pada APBD awal menjadi sekitar Rp298 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2016 dan sisa BLUD.

Sedangkan dari pengeluaran pembiayaan, dari semula Rp20 miliar bertambah sebesar Rp53 miliar menjadi Rp73 miliar. Alokasinya digunakan untuk tambahan penyertaan modal pada PT Jamkrida sebesar Rp10 miliar, PT Bank Nagari sebesar Rp50 miliar dan PT ASKRIDA Rp13 miliar.

Dengan rincian tersebut, maka total APBD dalam KUPA PPAS APBD tahun 2017 tersebut menjadi Rp6.303 triliun. Terdiri dari pendapatan daerah Rp6,005 triliun lebih dan belanja daerah Rp6,229 triliun dengan nilai surplus/defisit sebesar  Rp224,134 miliar.

APBD Sumbar 2018 Turun, Potensi Pendapatan Masih Bisa Dioptimalkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 diproyeksikan lebih rendah dari APBD tahun 2017 setelah perubahan. Baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja, komposisi APBD tahun 2018 lebih rendah.

Penurunan tersebut terlihat dari penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun 2018, Selasa (22/8). Penetapan dilaksanakan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dengan total APBD tahun 2018 yang tertampung di dalam KUA PPAS sekitar Rp6,095 triliun.

Penetapan KUA PPAS APBD Provinsi Sumatera Barat dilakukan bersamaan dengan penetapan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) APBD tahun 2017. Untuk perubahan KUPA PPAS APBD 2017 sendiri, ditetapkan total APBD sebesar Rp6,302 triliun lebih.
Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Raflis membacakan laporan Badan Anggaran DPRD dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Arkadius Datuak Intan Bano tersebut menjelaskan, pendapatan daerah pada tahun 2018 diproyeksikan sekitar Rp5,945 triliun. Sedangkan pada sisi belanja daerah diusulkan sekitar Rp6,075 trilun.

"Secara keseluruhan proyeksi pendapatan daerah tahun 2018 lebih tinggi namun dibandingkan target tahun 2017 justru terjadi penurunan," paparnya.
Penyebab dari berkurangnya pendapatan yang diusulkan dalam RKUA PPAS APBD tahun 2018 disampaikan Raflis, disebabkan belum adanya pagu definitif dari dana perimbangan yang akan diterima.

Dia menambahkan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 sudah diatas target. Demikian juga, persentase kenaikan rata-rata per tahun sudah mendekati persentase kenaikan PAD secara nasional untuk daerah provinsi.

Meskipun dari sisi pendapatan telah terjadi peningkatan proyeksi, namun menurutnya, Badan Anggaran DPRD masih melihat peluang untuk menggenjot lebih optimal lagi terutama dari pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu didukung oleh proyeksi laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018 dan adanya rencana perubahan pajak progresif kendaraan bermotor.

Peluang lain yang juga berpotensi terhadap peningkatan pedapatan daerah juga ada pada pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Deviden dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih bisa dioptimalkan melalui peningkatan kinerja dan profesionalisme pengelolaan.

Kemudian, revitalisasi aset milik pemerintah daerah juga bisa berkontribusi terhadap PAD. Saat ini, nilai aset daerah yang tidak bermanfaat dan yang dimanfaatkan pihak lain mencapat Rp14 triliun lebih. Apabila aset tersebut dapat dikelola dengan baik dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga tentu akan dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.

Pada pos sumbangan pihak ketiga juga masih berpotensi mendatangkan pendapatan yang lebih tinggi lagi. Hibah dari pengusaha pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang hanya sebesar Rp350 juta tidak sebanding dengan kewajiban daerah. Seiring dengan pengalihan kewenangan urusan bidang kehutanan ke pemerintah provinsi peluang untuk meningkatkan sumbangan pemegang HPH sangat terbuka.

Sumbangan dari dealer kendaraan bermotor juga masih memiliki potensi kenaikan. Kemungkinan ini sejalan dengan semakin tingginya angka penjualan kendaraan baru di Sumatera Barat setiap tahun.

Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat merekomendasikan kepada komisi-komisi terkait di DPRD untuk dapat lebih mendalami potensi tersebut sebelum Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD tahun 2018 disusun.


(rki)

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera