Pendidikan

Pendidikan

KPK tetapkan Sekda Dumai tersangka korupsi jalan di Bengkalis

BENGKALIS,RIAU -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek multi years pembangunan jalan di Kabupaten Bengkalis. Pertama, Sekda Kota Dumai Provinsi Riau M Nasir. Kedua, seorang kontraktor Hobby Siregar. Saat kasus ini terjadi, M Nasir menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkalis.

Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, kasus yang menjerat kedua tersangka ini terjadi pada ‎pelaksana proyek Jalan Lingkar Rupat-Batu Panjang di Desa Pangkalan Nyirih Kabupaten Bengkalis sepanjang 51 kilometer dengan nilai mencapai sekitar Rp 500 miliar.

"Tersangka atas nama HS dan MN. Keduanya sudah digeledah," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang melalui pesan selulernya kepada wartawan, Rabu (9/8/2017).

Hobby Siregar merupakan Direktur PT Nawatindo yang memenangkan paket proyek tersebut yang dikenal dengan nama Hobby Siregar. Sedangkan M Nasir adalah Kepala Dinas PU yang diduga terlibat kongkalikong.

Saat ini, Muhammad Nasir kini menjabat sebagai Sekda Kota Dumai. Bahkan, Nasir batal berangkat haji ke Arab Saudi tahun 2017 ini lantaran dicekal KPK. Imigrasi Batam tidak mengizinkan Nasir ikut bersama rombongan jemaah calon haji lainnya.

Penyidik KPK sejak Senin 07 Agustus 2017 kemarin telah melakukan penggeledahan di rumah mertua Muhammad Nasir di Jalan Jati Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru.

Kemudian, keesokan harinya, tim penindakan KPK juga langsung terjun ke Kabupaten Bengkalis dan menggeledah Kantor Kadis PU Bengkalis, Kantor Kepala Bagian (Kabag) Umum Kabupaten Bengkalis, Kantor Bupati Bengkalis dan terakhir rumah PPTK kegiatan proyek tersebut.

"Iya, lokasi-lokasi itu memang digeledah KPK. Informasinya ini terkait kasus dugaan proyek MY (Multi Years)," ujar Kabag Humas Bengkalis Johansyah Safri.

Dicekal KPK, Sekda Kota Dumai gagal berangkat haji

Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan mencekal Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintahan Kota Dumai Provinsi Riau, M Nasir agar tidak keluar negeri. Akibatnya, Nasir gagal berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji.

Padahal,Nasir bersama istrinya sudah tiba di Embarkasi Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk berangkat bersama ratusan jemaah calon haji lainnya. Namun, imigrasi setempat tidak memberikan izin terhadap Nasir dan mengembalikannya ke Kota Dumai.

"M Nasir dicekal saat berada di Bandara Hang Nadim Batam. Dia tidak diperbolehkan bepergian ke luar negeri," ujar Kepala Kantor Imigrasi Klas I A Pekanbaru, Pria Wibawa saat dikonfirmasi Senin (7/8).

Pria mengaku belum mendapat data dari penyidik KPK terkait kasus hukum apa yang dialami Nasir. Sehingga keberangkatannya ke tanah suci gagal. Sejak dan sampai kapan pencekalan itu dilakukan juga belum diketahui secara pasti.

"Saya belum dapat lengkapnya, hanya sebatas pencekalan. Kasusnya juga belum tahu soal apa, kita sesuai aturan perundang undangan saja," jelas Pria.

Namun menurut informasi yang beredar, M Nasir dicekal agar tidak bepergian keluar negeri karena terkait kasus korupsi proyek jalan di Kabupaten Bengkalis yang terjadi pada tahun 2013-2015.

Juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya pejabat asal Riau yang dicekal karena tersandung kasus dugaan korupsi. Namun, Febri tidak bisa merincikan kasus tersebut.

"Iya benar, saya sudah menerima informasi dari penyidik. Bahwa ada salah satu pejabat di Riau yang dicekal, namun saya belum tahu apa kasusnya," kata Febri.


[mdk/rnd/rki]

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera