Pendidikan

Pendidikan

Korban Penipuan First Travel Juga Ditemukan di Sumbar

PADANG -- Kasus dugaan penipuan berkedok pemberangkatan jemaah umrah dengan harga murah oleh PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) rupanya juga terjadi di Sumbar. Sejumlah korban sudah melapor ke Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumbar.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) Kemenag Sumbar, Syamsuir Ilyas, Selasa (15/8/2017) malam. "Kasusnya juga terjadi di Sumbar. Ada sejumlah korban yang melapor ke saya, terkait dugaan penipuan First Travel ini," terang Syamsuir saat ditemui di Asrama Haji Tabing, Padang.

Dijelaskan Syamsuir, dia tidak hapal berapa orang yang melapor. Namun, di kompleks dia tinggal saja ada lima orang yang mengaku jadi korban First Travel. "Di kompleks saya saja ada sekitar 5 orang jemaah yang mengaku menjadi korban dari biro tersebut. Mereka tetangga saya," ungkapnya.

Jauh-jauh hari, Kemenag katanya sudah mengimbau masyarakat agar tak percaya biro umrah dengan harga murah. Sekarang, di Sumbar hanya 13 biro perjalanan yang terdaftar, baik itu biro yang membuka cabang di Sumbar maupun yang mempunyai kantor pusat di Sumbar.

"Masyarakat harus menyakan dan melihat sendiri izin serta kelengkapan lainya. Untuk PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sendiri punya izin secara nasional, namun tidak pernah didaftarkan di Sumbar dan tidak ada juga kantor cabangnya," kata Syamsuir.

Setidaknya, setiap tahun, ada 2.500 masyarakat Sumbar yang menunaikan umrah ke tanah suci, dan 300 lainnya naik haji lewat jalur haji plus. Jika satu jemaah umrah membayar Rp28 juta untuk sekali perjalanan, uang yang beredar mencapai Rp70 miliar per tahunnya. Inilah yang membuat tergiur banyak pengusaha biro perjalanan, hingga berlomba-lomba membuka program umrah murah. Persaingan yang ketat akhirnya membuka kran kecurangan. Ada sekitar 60 biro perjalanan yang memberangkatkan jemaah umrah ke tanah suci. Parahnya, dari sebanyak itu, cuma 13 biro yang berizin. Selebihnya, merupakan biro bodong.

Kasus First Travel memang membuat heboh. Bahkan, Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Agama, Mastuki, mengatakan pemerintah berencana membuat posko crisis center untuk para korban penyelenggaraan umrah agen perjalanan PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel).

Rencana itu akan dibahas Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag bersama Bareskrim Polri, dan Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari ini. Pembahasan bersama itu karena pembentukan cricis center bukan hanya domain Kemenag. "Rencana hari ini akan rapat untuk membahas itu, cuma saya harus update dulu ke kawan-kawan di PHU khususnya, ini (PHU) yang nanti tanggung jawab untuk gabung di situ," kata Matsuki, Selasa (15/8/2017).

Karena belum diputuskan apakah jadi membentuk crisis center atau tidak, ia belum dapat memastikan nantinya kalau terbentuk crisis center ini akan ditempatkan di mana. Namun, dia melihat kemungkinan crisis center ini bisa berlokasi di Bareskrim mengingat banyak korban yang melapor ke sana.

Soal dana jemaah yang sudah disetor, Matsuki mengatakan hal itu nantinya juga akan dibahas bila ada cricis center.  Pihaknya memahami tentu korban kasus ini menjadi tidak tenang. Namun, dia berharap jemaah menempuh hak-haknya menggunakan cara yang tepat, yakni melalui jalur hukum.

Dalam kasus ini, First Travel menawarkan harga pemberangkatan umrah yang lebih murah dari agen travel lainnya. Pembeli tergiur dan memesan paket umrah. Namun, hingga batas waktu yang dijanjikan, calon jemaah tak kunjung berangkat. Perusahaan itu kemudian dianggap menipu calon jemaah yang ingin melaksanakan umrah. Kepolisian telah menahan Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Desvitasari, yang juga direktur di perusahaan tersebut.

Tak Mau Kembalikan Uang

Sementara, Kuasa Hukum First Travel Eggi Sudjana memastikan First Travel tidak akan mengembalikan dana jemaah. Dia menjelaskan, awalnya terdapat kesepakatan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan First Travel. Isinya, untuk memberangkatkan jemaah yang tertunda keberangkatannya. Termasuk, kalau ada yang ingin refund bisa dikembalikan dalam waktu 90 hari kerja.

"Perjanjian ini tidak bisa ditarik kembali, tapi ternyata ada pihak lain yang ikut-ikut," ujarnya. Pihak lain yang dimaksud Eggy adalah Kemenag yang lantas mencabut izin penyelenggaraan umrah. Kondisi tersebut membuat First Travel dirugikan karena tidak lagi bisa beroperasi.

Eggy mengatakan, pencabutan itu benar-benar membuat First Travel merugi. Jika melihat pada pasal 1365 KUHP Perdata maka Kemenag yang harus bertanggungjawab atas duit jemaah. Sebab, di pasal itu dinyatakan barang siapa yang membuat kerugian, maka wajib untuk membayar kerugian tersebut. "Karena itulah, seharusnya yang bertanggung jawab adalah Kemenag," tuturnya.

Saat disinggung kemana uang jemaah yang sudah diambil oleh First Travel, Eggy menyebut logika hukumnya tidak bisa seperti itu. Yang pasti, saat ini ada kerugian yang timbul, dan membuat First Travel tidak bisa mengirim jemaah umrah. "Kalau izin dicabut, kan merugi," ungkapnya.

Saat ini, masih ada sekitar 35 ribu jemaah yang belum bisa diberangkatkan oleh First Travel. Dari jumlah itu, uang yang sudah disetorkan mencapai Rp 550 miliar. Namun, saat polisi melakukan penangkapan terhadap pemilik First Travel yakni Andhika Surachman dan Anniesa Hasibuan, ternyata duitnya sudah menipis. Dari delapan rekening yang diperiksa, salah satunya hanya menyisakan Rp 1,3 juta.


(han/hen/rki)

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera