Pendidikan

Pendidikan

Kenaikan Gaji Anggota DPRD Sumbar Disahkan Dalam Rapat Paripurna

PADANG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar tetapkan Ranperda tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, melalui rapat paripurna DPRD Sumbar, Rabu (23/8/2017).

Dengan ini kenaikan gaji atau tunjangan anggota dan pimpinan DPRD Sumbar resmi disahkan.  Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano menuturkan, kenaikan pemasukan ini bukan hanya berlaku di DPRD Sumbar saja. Namun berlaku secara nasional, sesuai ketetapan pemerintah pusat dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017.

Pasca disahkannya perda tentang kenaikan gaji atau tunjangan ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) diminta segera menyelesaikan peraturan gubernur (pergub) sebagai aturan teknisnya. Sehingga kebijakan tersebut langsung bisa dilaksanakan.

"Pemerintah pusat menghimbau agar perda terkait hal ini selesai paling lama September. Begitu juga dengan pergubnya. Untuk memenuhi himbauan pemerintah pusat ini kami berharap Pemprov segera bergegas menyelesaikan pergubnya," ulas Arkadius.

Namun yang terpenting, kata dia, pasca kenaikan tunjangan dan gaji ini, DPRD berkomitmen untuk meningkatkan kinerja. Utamanya pada tiga fungsi pokok DPRD. Yaitu fungsi penganggaran, legislasi (penyusunan kebijakan peraturan daerah) dan pengawasan.

"Mulai sekarang kinerja dewan harus semakin ditingkatkan. Terutama dalam hal memperjuangkan aspirasi masyarakat," tegasnya.

Raflis menyebut, terkait tunjangan komunikasi bagi anggota DPRD, ini dibagi menjadi 3 kategori. Kategori tinggi mendapat tunjangan komunikasi 7 kali uang representasi, kategori sedang mendapat 6 kali uang representasi, dan kategori rendah mendapat 5 kali uang representasi. Hal ini, jelas Raflis nantinya akan diatur dalam Perda. Apakah akan diambil atau ditetapkan kategori tinggi, sedang, atau rendah.

(rki)

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera