Pendidikan

Pendidikan

Dirut RSUD Belum Perlihatkan Dokumen Lengkap, Banggar DPRD Padang Kecewa

PADANG – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang memanggil pihak RSUD dr.Rasidin guna meminta penjelasan mengenai permintaan penambahan modal pembangunan rumah sakit itu sebesar Rp65,877 miliar di APBD murni 2018. Namun, dalam pertemuan yang dilakukan Jum'at (18/8/2017) sore di gedung DPRD Padang, Anggota Banggar DPRD Padang H.Maidestal Hari Mahesa menyatakan kekecewaannya.

Pasalnya, pihak RSUD belum dapat memperlihatkan dokumen lengkap seperti yang diminta. Selain itu, konsultan perencanaannya juga tidak hadir dalam pertemuan itu.

"Bagaimana mungkin kita masukkan program ini pada anggaran nanti, sementara ada hal-hal yang sangat janggal. Tidak mungkin kita masukkan anggaran kalau tidak ada penjelasan secara detil dan apa program yang disampaikan pihak RSUD dr.Rasidin," kata Maidestal.

Maidestal minta pihak RSUD memberi penjelasan secara riil. Ia minta dokumen dari perencanaan pertama dimana ada usulan pertama Rp100 miliar menjadi Rp83 miliar yang disetujui PPIP. "Kita hanya butuh penjelasan secara detil dan dokumen lengkap agar kita di DPRD bisa mengambil pandangan serta perbandingan," tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Padang, Muhidi mengatakan, dewan ingin pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan pembangunan RSUD seiring dengan rencana menjadikan rumah sakit itu tipe B dan BLUD.

"Kalau dapat, kita minta pada OPD terkait bisa menyakinkan DPRD Padang. Saya rasa bisa saja kita kurangkan anggarannya. Kita dari DPRD minta paling lambat pada Senin ini sudah menerima dokumen- dokumen dari pihak RSUD dr.Rasidin dan akan dikaji di fraksi. Kalau tidak, ada akan kita tolak," pungkasnya.

Anggota Banggar lainnya, Helmi Moesim mengatakan, khususnya Fraksi Golkar mempertanyakan terkait perubahan adendum hingga lima kali tersebut. "Ada apa adendum perjanjian bisa berubah lima kali. Yakinkan kami ada apa denga perubahan adendum tersebut hingga beberapa kali," ujarnya.

Anggota Banggar lainnya Yandri Hanafi minta pihak RSUD menyerahkan dokumennya sebelum KUA PPAS ditetapkan. Apa salahnya dokumen itu disampaikan. "Minimal kami dapat pandangan – pandangan serta penjelasan dari penyampaian pihak RSUD," katanya.

Sementara Faisal Nasir  mengatakan, kalau memang kontrak pertama tidak sesuai, bisa dilihat sebagai pertimbangan. Apakah kontrak pertama itu tidak sesuai dengan perencanaan atau hal lainnya.

Dalam kesempatan itu, Dirut RSUD dr. Rasidin Herlin Sridiani tidak berbicara terlalu banyak. Dalam pertemuan disampaikan bahwasanya untuk  menghadirkan konsultan perencanaan, dia tidak bisa menghubungi mereka. "Kalau dokumen lengkap mulai dari masterplan, dokumen- dokumen awal perencanaan akan kita usahakan mencarinya," ujarnya.

Ia juga mengatakan, pertama kali masuk ke Kota Padang menjabat sebagai Dirut di RSUD dr.Rasidin, yang dia lihat hanya kontrak awal. Sementara untuk serah terima, ia tidak pernah serah terima dengan Dirut lama.


(ede)

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera