Pendidikan

Pendidikan

Dewan Pertanyakan Tambahan Modal untuk Pembangunan RSUD Padang

PADANG – Anggota Komisi III DPRD Kota Padang H.Maidesta Hari Mahesa mempertanyakan permintaan penambahan modal untuk pembangunan RSUD dr. Rasidin oleh pemerintah kota. Pemko mengajukan penambahan anggaran untuk pembangunan RSUD pada APBD Kota Padang tahun 2018 sebesar Rp65,877 miliar.

Dua tahun lalu, pihak legislatif dan eksekutif sudah menyepakati pinjaman melalui anggaran PPIP untuk pembangunan RSUD dr.Rasidin yang saat itu total pengajuannya adalah sebesar Rp83 miliar. Rinciannya, untuk fisik Rp65,877 miliar, Alkes Rp14,5 miliar dan sisa tender Rp2,463 miliar.

"Pada saat itu, bahasa yang disampaikan Pemko melalui pihak RSUD dengan anggaran sebesar itu sudah bisa selesai semua atau finish. Selesai lengkap dengan seluruh sarana dan prasarana layaknya sebuah rumah sakit umum," kata Hesa, Kamis (17/8/2017) pada wartawan.

Saat itu, kata Maidestal, dewan sudah mewanti-wanti bahwa anggaran tersebut berasal dari pinjaman pihak ketiga, yakni PPIP yang akan diangsur melalui APBD, belum lagi bunganya. "Kita sudah berpahit- pahit saat itu. Apakah bisa selesai dengan anggaran sebesar itu. Nyatanya, saat ini minta tambahan anggaran pembangunan RSUD lagi dan saat ini hanya 30-40 persen saja yang baru bisa bermanfaat," kata Maidestal.

Usulan anggaran penambahan itu muncul di APBD murni tahun 2018. Hal itu diketahui saat rapat KUA-PPAS, Rabu (16/8) dan menjadi pertanyaan serius. Anggota Fraksi PPP itu minta agar anggaran untuk tambahan pembangunan RSUD itu di-pending dan dikaji terlebih dahulu.

Menurut Maidestal, dewan perlu mengetahui teknisnya bagaimana pembangunan dengan anggaran sebelumnya tidak dapat diselesaikan. Selain itu, tambahan anggaran untuk pembangunan RSUD dr.Rasidin besarnya Rp65 miliar. Sementara, anggaran pembangunan dari pinjaman PPIP Rp83 miliar. Artinya, tambahan anggaran yang akan menggunakan APBD murni mencapai hampir 80 persen dari anggaran awal.

Lebih lanjut disampaikan, menurut Direktur RSUD dr.Rasidin, ada kekurangan- kekurangan atau tidak termasuk dalam perencanaan yang kemarin itu. "Saya menegaskan pada beliau kita tidak ingin hanya bicara lisan saja, akan tetapi saya minta agar memperlihatkan dokumen lengkap dari awal sampai akhir dengan penjelasannya. Kalau perlu konsultan  perencanaan yang dari awal kita undang untuk menjelaskan hingga akhir," kata politisi PPP itu.


(ede)

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera