Pendidikan

Pendidikan

Demo tolak Full Day School nyanyi 'bunuh menterinya' disorot KPAI

JAKARTA -- Program lima hari sekolah dengan waktu belajar delapan jam menuai penolakan keras dari Nahdlatul Ulama (NU). Sebab, aturan itu dinilai mengancam keberadaan sekolah-sekolah Islam, seperti madrasah dan pesantren yang jumlahnya ribuan di seluruh Indonesia.

Program yang biasa dikenal dengan Full Day School (FDS) ini juga memicu aksi demo para santri. Mereka menolak program FDS yang sudah tertuang dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tersebut diberlakukan dan menuntut segera dibatalkan.

Aksi demo yang belum diketahui dimana dan kapan itu mendapat perhatian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Ya, KPAI merasa prihatin dengan umpatan yang dilakukan saat demo oleh anak-anak bernyanyi dengan teriak 'bunuh menterinya sekarang juga'. Video itu berdurasi 1:03 menit.

Pada aksi tersebut, terlihat anak-anak berbaju koko dan pakai sarung itu membentangkan spanduk dan membawa bendera seraya meneriakkan takbir serta memekikkan ucapan "bunuh, bunuh, bunuh menterinya, bunuh menterinya sekarang juga.

Bila benar adanya, KPAI menyayangkan dan prihatin atas pelibatan anak-anak dalam aksi demonstrasi yang diduga untuk menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Sebab, masih ada cara lain yang lebih efektif untuk menyampaikan aspirasi atas suatu kebijakan.

"Ucapan atau ujaran kasar yang dilontarkan anak-anak dalam aksi sebagaimana cuplikan video tersebut sangat tidak patut dan berbahaya bagi tumbuh kembang anak. Pasalnya, anak-anak dididik dan disekolahkan agar nantinya mereka dapat lebih beradab dan berkasih sayang untuk hidup bermasyarakat," kata Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty dalam siaran pers yang diterima, Senin (14/8/2017).

KPAI melihat dengan adanya ucapan atau ujaran kasar sebagaimana dimaksud, kata Sitti, tidak sesuai dengan etika dan moral kebangsaan kita. Apalagi hingga berteriak .membunuh' hanya untuk menolak suatu kebijakan. Membunuh tidaklah dibenarkan dalam ajaran agama apapun, bertentangan dengan tata aturan perundang-undangan, dan bukan cerminan murni jiwa anak-anak.

"Dengan adanya ucapan tidak patut dari anak-anak tersebut, KPAI prihatin adanya pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan anak untuk kepentingan tertentu, seolah rasa kasih sayang di antara sesama anak bangsa sudah mulai luntur," kata dia.

Karena itu, KPAI mengimbau agar semua pihak menahan diri dan tidak memanfaatkan anak untuk kegiatan atau aktivitas yang sangat membahayakan tumbuh kembangnya. Sebaiknya, tambah Sitti, saluran aspirasi penolakan atas suatu kebijakan diganti dari melakukan aksi turun ke jalan, menjadi dialog untuk mencapai kesepakatan.

"KPAI percaya negara mendengar setiap aspirasi warga negaranya asalkan disampaikan dengan santun dan membuka diri untuk berdialog," tutup dia.

Polisi diminta usut dalang aksi santri teriak 'bunuh menterinya'

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam aksi demonstrasi dilakukan sejumlah santri terkait Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Dalam video berdurasi 1:03 menit beredar itu terdapat umpatan santri saat demo sambil teriak 'bunuh menterinya sekarang juga'.

Komisioner Komnas HAM, Manager Nasution mengaku prihatin dengan video yang beredar tersebut. Dia menilai masih tersedia mekanisme lain lebih elegan dan efektif untuk menyampaikan aspirasi atas suatu kebijakan pemerintah.

"Bahwa ujaran kekerasan yang dilontarkan anak-anak dalam aksi sebagaimana cuplikan video tersebut sangat tidak elok dan mencederai bagi tumbuh kembang anak. Sebab, anak-anak itu pada saatnya dikhawatirkan akan mewarisi, tidak hanya ujaran-ujaran kekerasan, tetapi juga perilaku-perilaku kekerasan," ujar Komisioner Komnas HAM, Manager Nasution dalam keterangan di Jakarta, Senin (14/8/2017).

Menurut Manager Nasution, aksi memanfaatkan anak-anak dalam segala bentuk kekerasan melanggar hak asasi anak sesuai pasal 63 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Dia pun mendesak kepolisian mengusut dalang di balik aksi santri tersebut.

"Bahwa sejatinya negara hadir khususnya kepolisian negara untuk menginvestigasi kebenaran video itu. Sekira benar adanya, pihak-pihak yang dengan sengaja memanfaatkan anak untuk kepentingan-kepentingan tertentu, sejatinya diproses secara profesional, independen, dan tidak diskriminatif sesuai dengan hukum yang berlaku," kata dia.

Komnas HAM pun mengajak agar semua pihak baik pro maupun kontra dengan kebijakan lima hari sekolah untuk menahan diri dan tidak memanfaatkan anak untuk kegiatan atau aktivitas yang sangat membahayakan tumbuh kembang anak. Komnas HAM pun menyarankan agar saluran aspirasi atas suatu kebijakan pemerintah dilakukan sesuai mekanisme hukum yang tersedia.

"Mari kita hadirkan kepercayaan bahwa negara khususnya pemerintah berkenan mendengar setiap aspirasi warga negaranya," pungkasnya.

[mdk/gil/rki]

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera