Pendidikan

Pendidikan

Blak-blakan Wapres JK soal 2 kesalahan besar pemerintah dulu buat RI terbelakang

JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah telah melakukan dua kesalahan besar ekonomi yang membuat kemajuan Indonesia lebih lambat dibandingkan negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Salah satunya ialah pemerintah memberikan subsidi besar pada bahan bakar minyak (BBM) dalam 10 tahun terakhir.

"Kenapa terjadi? Karena kita punya dua kesalahan pokok dalam ekonomi selama 20 tahun terakhir. Pada krisis '97 kita menghabiskan energi, kita menjaga, menggaransi bank-bank yang rusak. Yang kedua kita menyubsidi BBM begitu besar dalam waktu sepuluh tahun," kata Wapres JK di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Senin (28/8/2017).

Pernyataan tersebut disampaikan Wapres dalam kuliah umum bertema 'stabilitas ekonomi untuk kemajuan bangsa' bagi Peserta Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Ke-56 dan Peserta Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) Ke-21 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Menurut Wapres JK, saat krisis ekonomi 1997, pemerintah telah mengucurkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga hampir Rp 600 triliun dalam kurun waktu dua tahun. Sedangkan untuk subsidi BBM, pemerintah telah mengeluarkan Rp 400 triliun guna menyubsidi sejak 2004 yang sebagian besar salah sasaran atau dinikmati masyarakat mampu.

"Apabila dihitung sekarang dengan segala macam bunganya, Rp 600 triliun bisa jadi kira-kira Rp 3.000 triliun, kemudian tahun 2004-2014 saja, hampir Rp 400 triliun BBM kita subsidi, tapi yang menikmati orang punya mobil seperti kita semua di sini," kata dia.

Apabila semua dana BLBI dan subsidi BBM itu digabung, lanjut Wapres, pemerintah saat ini akan punya dana sekitar Rp 6.000 triliun yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur. "Kira-kira Rp 6.000 triliun yang kita telah buang untuk menyelesaikan masalah-masalah, sekiranya setengah saja kita pakai untuk infrastruktur, tentu infrastruktur kita tidak akan kalah dari negara tetangga," kata dia.

Namun, Wapres mengingatkan bahwa kesalahan itu telah terjadi dan yang terpenting saat ini bagaimana pemerintah tidak mengulangi kesalahan yang sama demi kemajuan bangsa. "Tapi itu sudah terjadi, sekarang yang penting apa yang kita lakukan ke depan, kini kita tidak menghamburkan uang untuk subsidi kecuali untuk makanan, pendidikan, kesehatan karena itu pokok, penting untuk bangsa ini," kata dia.


[mdk/bim/rki]

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera