Pendidikan

Pendidikan

10 Bus Trans Padang yang Baru Kembali Beroperasi

PADANG – Bus Trans Padang tambahan disepakati beroperasi lagi, Rabu (30/8) ini menyusul kesepakatan Dishub, DPRD Padang dan pengusaha angkutan di Kantor Dishub, Selasa (29/8/2017) kemarin.

Ada tiga kesepakatan yang muncul dalam pertemuan tersebut, yakni peningkatan pelayanan angkutan umum melalui Trans Padang.  Lalu, PT Armada Bumi Minang bersedia menerima karyawan PT dan koperasi angkutan kota di Padang untuk magang di PT. Armada Bumi Minang.

Kesepakatan itu diambil setelah sebelumnya, angkutan kota (angkot) pada Senin (28/8) melakukan aksi demo menolak pengoperasian 10 unit Bus Trans Padang di koridor 1 oleh PT. Armada Bumi Minang (PT. ABG).

"Tak perlu,  berlama-lama sampai tiga hari. Kalau dirembugkan secara bersama, satu hari saja bisa mengambil keputusan," kata Wakil Ketua DPRD Padang Wahyu Iramana Putra, Selasa (29/8).

Kesepakatan itu ditandatangani Kedishub Padang Dedi Henidal, Ketua Organda Padang Syofyan, Kabid Angkutan Dishub Padang Jovi Satrios, Direktur PT. ABG Agung Fajri, Komisaris PT. ABG Aditya Nugraha, Komisaris PT. Reno Febiola Mandiri H. Syamsuar Yakub, Dirut PT. Permata Biru Trans Fauzen, Ketua Kopama H. Khaerul Karohan, Ketua Kapersoka Adri Simon, Dirut PT. Putra Tunggal Sejati Rhedo Iskandar, Komisaris PT. Rezki Berkah Sentosa Muhammada Daud, Sekretaris Koperasi PPSKB Fitra Wahyudi, Ketua Koperasi Pisang Mandiri Sejahtera Marjoni, Direktur PT Dua Saudara Express Eriyanto dan Direktur PT. Poster Anam Baleh Romes Wandi Marking, serta diketahui Wakil Ketua DPRD Padang H. Wahyu Iramana Putra sebagai fasilitator.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Dedi Henidal mengatakan, mulai  (Rabu-red) 10 bus Trans Padang sudah kembali beroperasi.

"Sebagai aparat pemerintah, kami  memfasilitasi dua kepentingan, yakni kepentingan pengusaha dan sopir angkot dan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari angkutan," katanya.

Ia berharap kesepakatan itu,  persoalan transportasi terutama Trans Padang bisa selesai dan dapat diterima semua pihak.

Terkait keberadaan angkutan berbasi jaringan (Daring - angkutan online),  sampai saat ini, pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait hal itu.

"Kalau keputusan pemerintah pusat sudah ada, di daerah akan mengikutinya. Yang pasti, hingga saat ini operasional angkuan online belum memiliki perizinan di Kota Padang," ujarnya.


(han/ade/rki)

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera