Pendidikan

Pendidikan

Tak Mengacu Sistem Anggaran, Pendanaan Persiapan HPN 2018 Terindikasi "Siluman"


PADANG -- Menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2018 merupakan berkah dan kebanggaan tersendiri bagi Provinsi Sumatera Barat. Bahkan Gubernur Sumbar telah merencanakan launching pada September 2017 ini lengkap dengan maskot dan tagline-nya. Yang menjadi pertanyaan besar sekarang, dana persiapan HPN 2018 ini bersumber dari mana? 

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, HM Nurnas, melalui awak media, di Padang, Senin (17/7/2017), mengingatkan, persiapan HPN 2018 jangan sampai menggunakan dana siluman. Sebab, pada kenyataannya, sampai hari ini KUA PPAS 2018 belum dibahas di DPRD Sumbar. Padahal, pedoman penyusunan APBD itu jelas dan terang. Mestinya pembahasan KUA PPAS APBD 2018 dan KUA PPAS APBD Perubahan 2017 diburukan. 

"Jika anggaran yang digunakan untuk persiapan HPN 2018 tidak ada di APBD 2017 maupun perubahan, dalam kata lain tidak mengacu kepada sistem keuangan negara dan daerah, maka itu siluman dan rentan menjadi temuan BPK," ujar Nurnas mengingatkan. 

Menurut Nurnas, ia sudah menyampaikan kepada Gubenur Sumbar terkait sistem anggaran, dan HPN anggarannya tidak di saat hari puncak saja, dia menjadi rangkaian panjang persiapan. Pada pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan Kemendagri RI, sebenarnya masih ada waktu untuk mengcover anggaran persiapan HPN 2018.

"Pedoman penyusunan APBD 2018 Minggu kedua Juni sudah harus diserahkan, dan Minggu pertama Juli sudah disepakati, faktanya hingga hari ini belum ada,"ujarnya.

Lalu kata politisi senior Partai Demokrat ini, KUA PPAS APBD Perubahan minggu pertama Agustus disampaikan ke DPRD dan Minggu ketiga Agustusnya sudah selesai.

"Selain itu untuk mencapai ke proses itu, harus ada pronoksi yakni prediksi semester kedua dan evaluasi semester 1,"ujarnya.

Tanpa ketaatan pada ketentuan tentu gelaran HPN nanti bisa menjerat siapa saja yang menggunakan dana siluman itu.

"Ingat HPN itu etalase nasional dilaksanakan di Sumbar, launching Agustus atau September. Mestinya HPN sudah booming, apalagi disinergikan dengan pariwisata Sumbar, tapi tentu harus taat asas dengan sistem keuangan negara atau daerah,"ujarnya.

Pasalnya sukses pelaksanaan HPN 2018 di Sumbar ini dampaknya sangat luar biasa dirasakan.

"Belajar dari provinsi lain yang pernah menjadi puncak Hari Pers Nasional itu kucuran dana pusat sangat besar mengalir ke provinsi itu," ujarnya.

Dan terpenting lagi jajaran Gubernur Sumbar yakni kepala OPD sudah bersiap diri, semua program harus menuju titik fokusnya HPN.

"Jangan sampai Gubernur Sumbar dengan HPN berjalan sendiri, kepala dinas jalan lain pula," harap anggota legislatif yang juga pernah mengetuai LJPKD Sumbar ini. Ketua Komisi IV DPRD Sumbar ini. 

Seperti dilansir www.republika.co.id, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menegaskan pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Sumbar harus berjalan dengan sukses. Semua pihak, tegasnya, diminta ikut berkontribusi.

"Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus kooperatif. Pastikan kegiatan dan anggaran yang bisa mendukung kegiatan ini," katanya saat memimpin rapat persiapan HPN di Padang, Selasa (4/4/2017).

Ia mengatakan, keberhasilan pelaksanaan HPN 2018 menyangkut marwah Sumbar. Karena itu semua pihak diminta serius. "Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bappeda Sumbar harus bersinergi untuk memastikan anggaran HPN masuk dalam APBD Perubahan 2017 dan APBD 2018," katanya.

Sementara untuk Pra HPN, dia meminta BUMN dan perusahaan swasta yang ada di Sumbar ikut berkontribusi karena saat itu belum bisa menggunakan anggaran berbasis APBD. 

(tsc/rki)





AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera