Pendidikan

Pendidikan

Setya Novanto Akhirnya Jadi Tersangka Kasus Korupsi e-KTP

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik. Kali ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto menjadi tersangka baru dalam proyek senilai Rp2,3 triliun itu.

"Karena diduga dengan melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan sarana dalam jabatannya, sehingga diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadan (KTP-e)," kata Ketua KPK Agus Rahardjo (17/7/2017).

KPK menjerat Setya Novanto dengan Pasal 3 atau 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab UU Hukum Pidana. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.

Agus menegaskan, KPK sudah memiliki bukti kuat untuk menjerat Ketua Umum Partai Golkar itu, meskipun ada kasus penarikan BAP dalam kasus ini. Bahkan, KPK siap membuka rekaman terkait keterlibatan Novanto di kasus yang diduga merugikan negara Rp547 miliar ini.

"Terkait dengan menarik BAP, kemudian itu nanti kita adu bukti di pengadilan usai terjadi adanya kita tersangkakan pemberi saksi palsu kita akan membuka rekaman," kata Agus.

"Jadi semuanya proses berikutnya kita serahkan ke pengadilan, KPK membawa alat bukti untuk meyakinkan majelis hakim dan masyarakat kita berjalan dalam track yang benar," tutupnya.

KPK pun menegaskan penetapan Setya Novanto ini juga tidak terkait dengan Pansus Angket KPK yang sedang bergulir di DPR. "Kami membawa bersangkutan ke penyidikan ini bukan serampangan. Kita mempunyai alat bukti yang kuat," kata Agus.

Setya Novanto sudah diperiksa KPK pada Jumat (14/7) kemarin. Terkait kasus ini, Setya Novanto sudah membantah terlibat. "Bahwa bunyi surat dakwaan yang menyebut nama saya bersama-sama terdakwa dan orang lain adalah sama sekali tidak benar," kata Setya Novanto dalam keterangan tertulisnya.

"Biarlah para hakim, JPU (Jaksa Penuntut Umum) dan PH (Penasihat Hukum) melakukan tugasnya secara independen dan imparsial," imbuhnya.

Ketua DPP Bidang Media Partai Golkar, Nurul Arifin, prihatin terhadap kasus yang menjerat ketua umumnya itu. "Saya kira besok baru ada sikap yang lebih jelas," kata Nurul di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Nurul berharap proses hukum terhadap Novanto tidak diintervensi pihak mana pun. Partai Golkar akan mengikuti proses hukum sesuai aturan berlaku. "Tentu kita prihatin ya, ya kita berharap yang terbaik dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Kita ikuti saja," terangnya.

MKD tunggu surat tertulis KPK soal status tersangka Novanto


Setya Novanto diperiksa KPK

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Syarifudin Sudding akan meminta konfirmasi dan keterangan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP.

"Paling tidak MKD akan memantau dan meminta keterangan dari KPK tentang status Pak Novanto secara resmi," kata Sudding saat dihubungi, Senin (17/7).

MKD tidak serta merta bisa langsung memproses Novanto. Alasannya, belum ada bukti tertulis dari KPK atas penetapan status Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

"Nanti kan perlu ada bukti tertulis katakanlah seperti itu dari institusi penegakan hukum tentang penetapan seseorang jadi tersangka," tegasnya
.
Setnov tersangka e-KTP, petinggi Golkar sambangi kediamannya


Pejabat Golkar ke rumah Setnov. ©2017

Usai KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto menjadi tersangka atas kasus korupsi e-KTP, banyak para pejabat teras partai Golkar mengunjungi kediamannya di Jalan Wijaya 13, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pantauan dilokasi, beberapa petinggi partai berlambang beringin itu seperti Mahyuddin, Nurdin Halid, Nurul Arifin dan beberapa pejabat teras Golkar lainnya.

Beberapa pejabat teras Golkar yang tiba di kediaman Setnov, hanya Nurdin yang sempat memberikan komentar terkait kedatangannya tersebut sekitar pukul 19.30 WIB.

"Ini saya baru mau ketemu beliau ini," kata Nurdin kepada wartawan setibanya di rumah Setnov, Wijaya 13, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2017).

Namun, Nurdin tidak mengetahui apakah Setnov sudah berada di dalam rumah atau belum. Kedatangan dirinya pun ternyata ingin mengetahui kabar Setnov yang telah menjadi tersangka.

"Belum tau saya dari daerah ada informasi-informasi saya ngecek dulu kebenarannya, ada informasi bahwa ada pengumuman jadi saya mau memastikan dulu saya tidak nonton tv setelah ada yang nelfon, baca detikcom makanya saya mau ketemu beliau (Setnov)," tandasnya.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (SN) sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Peran Setya Novanto terlacak mulai dari proses perencanaan hingga pembahasan anggaran di DPR hingga pengadaan barang dan jasa.

"SN melalui AA (Andi Agustinus) diduga telah mengondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa KTP-e," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam keterangan kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Setya Novanto diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya, sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun.

Dia disangkakan melanggar pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 UU No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, sebelumnya KPK telah menetapkan tiga tersangka yaitu Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman saat ini kasusnya sudah dalam proses persidangan. Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen Dirjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto juga telah melalui proses persidangan.

"AA sedang dalam proses penyidikan," terangnya.


[mdk/noe/rki]

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera