Pendidikan

Pendidikan

Setnov merasa dizalimi, mengaku tak terima duit haram Rp 574 M

JAKARTA -- Ketua DPR Setya Novanto menerima fee sebesar 11 persen atau senilai Rp 574 miliar dalam kasus proyek e-KTP. Hal ini termuat dalam dakwaan dua terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

Jumlah tersebut diberikan karena Setnov yang saat proyek berlangsung menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar bertugas mengatur dan menggolkan anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun itu di DPR.

Setya Novanto mengaku terkejut telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK. Dia mengaku tak pernah menerima duit Rp 575 miliar.

"Dalam sidang tanggal 3 April, Nazaruddin bilang keterlibatan saya tidak ada. Dan saya tidak menerima Rp 574 miliar itu," kata Setnov saat menggelar jumpa pers di DPR, Selasa (18/7/2017).

Setnov juga menyebut Andi Narogong telah memberikan keterangan dia tak terlibat dalam kasus megakorupsi e-KTP.

Setnov mengaku berkali-kali sudah memberikan klarifikasi soal tudingan uang Rp 574 M ini. "Saya tidak pernah terima uang, itu besarnya bukan main. Saya enggak lihat wujudnya, transfernya gimana," sambungnya.

"Mohon ini jangan terus menerus. Jangan melakukan terus penzaliman terhadap saya," tutupnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (SN) sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Peran Setya Novanto terlacak mulai dari proses perencanaan hingga pembahasan anggaran di DPR hingga pengadaan barang dan jasa.

Setnov: Allah tahu yang saya lakukan, saya tunggu proses selanjutnya

Ketua DPR Setya Novanto menepis segala tuduhan keterlibatan dirinya dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Sehingga dia merasa penetapan tersangka dari KPK kepada dirinya, dianggap tidak sesuai.

"Allah tahu apa yang saya lakukan Insya Allah apa yang dituduhkan itu semuanya tidak benar. Saya tunggu proses selanjutnya," kata Novanto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Novanto mengaku telah mengirimkan surat kepada KPK untuk segera memberikan surat resmi penetapan tersangka tersebut. Dia juga akan membahas kasus ini bersama penasihat hukumnya terkait langkah akan diambil.

"Saya tadi pagi sudah kirim surat bahwa segera agar saya dikirimkan surat sebagai tersangka. Saya akan merenung baik-baik dan akan konsultasikan dengan kuasa hukum juga kepada keluarga istri dan anak. Saya beri pengertian terutama anak saya yang paling kecil," ujarnya.

Meski begitu, Ketua Umum Partai Golkar ini berjanji akan menghormati dan mengikuti proses hukum kasus e-KTP. "Saya menghargai proses hukum yang ada sebagai warga negara yang baik saya akan mengikuti dan taat proses hukum sesuai UU yang berlaku," terangnya.

(mdk/rki)

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera