Pendidikan

Pendidikan

Pengamat: Lemahnya Regulasi Berakibat Mahalnya Biaya Pilkada


BANDAR LAMPUNG – Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung, Syarif Makhya, mengatakan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 masih akan sarat kelemahan.

Menurut Dekan Fisip Unila tersebut, kelemahan itu masih terjadi pada penyelenggara, regulasi Pilkada hingga pada budaya politik masyarakat.

"Pilkada dalam persaingan politik di Indonesia adalah hal baru, yang masih mengundang kelemahan baik dari sisi penyelenggara, sistem persaingan politik, regulasi pilkada, luas wilayah/daerah maupun dari budaya politik masyarakatnya," katanya, Senin (17/7/2017).

Akibatnya, kata Syarief Makhya, biaya pilkada menjadi mahal karena harus mengeluarkan biaya untuk mahar politik dalam mencari dukungan partai politik dan politik uang kendati secara yuridis sulit dibuktikan.

"Biaya pilkada mahal adalah produk atau akibat dari persoalan tersebut.Sebut saja, kampanye dan sosialisasi yang abu abu sulit dibedakan, politik uang yang sulit bisa dibuktikan secara yuridis, mahar politik untuk dapat dukungan parpol yang marak dilakukan, saksi yang harus dibayar, adalah beberapa hal akibat sistem pilkada menjadi mahal," ujarnya.

Oleh karena itu, sistem pilkada harus direvisi terus sehingga biaya politik tidak mahal dan pilkada harus dilihat sebagai sebuah proses politik jangka panjang.

"Ya pilkada harus dilihat sebagai sebuah proses politik jangka panjang, realitas politik yang menyebabkan biaya politik mahal harus terus direvisi," ucapnya.

Dan saat ini, kata dia, yang paling efektif menciptakan pilkada yang bermartabat adalah membangun kesadaran kolektif masyarakat sehingga hasil pilkada dengan biaya pilkada seimbang.

"Yang paling efektif sekarang ini membangun kesadaran kolektif di masyarakat agar hasil pilkada sebanding dengan biaya politik yang mahal itu," terangnya.

Jangan sampai, lanjut dia, dengan biaya politik pilkada yang mahal itu justru menghasilkan pemimpin yang buruk dan tidak sesuai harapan masyarakat.

"Jangan sampai dengan biaya politik pilkada yang mahal dapat pemimpin yang buruk dan tidak bakalan berprestasi dalam melakukan kesejahtraan masyarakat," tutupnya. 

(wan/ilc/rki)




AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera