Pendidikan

Pendidikan

Laporan Serupa Pernah Dicabut, PH Wahyu: Laporan Yanthi Melecehkan Polisi

PADANG – Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra yang dilaporkan oleh Yanthi Hasadis (50) dalam kasus dugaan pemerasan ke Polresta Padang dinilai mengada-ada dan melecehkan polisi. Sebab, laporan serupa juga pernah dilaporkan dan kemudian laporan tersebut dicabut.

Penasehat Hukum (PH) Wahyu Iramana Putra, Defika Yufiandra mengatakan, dia sangat menyanyangkan adanya kembali laporan pemerasan tersebut. "Kita sayangkan ada lagi laporan serupa. Itu telah melecehkan instansi kepolisian. Sudah lapor, dicabut, kemudian lapor lagi," katanya kepada wartawan di Kantor Hukum Independen (KHI) Padang, Minggu (23/7/2017).

Sebenarnya pihak kepolisian, kata Defika, bisa saja tidak memproses laporan itu, karena pernah dilaporkan. "Seharusnya dipertanyakan motifnya, kenapa kembali melaporkan dengan kasus yang sama," ulasnya.

Dikatakannya, pencabutan laporan itu berawal atas kedatangan Yanthi ke kantornya pada 27 Februari 2017, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Bahkan wanita itu sempat membuat surat pernyataan tidak akan melakukan tuntutan hukum atau pun membebankan kerugian kepada Wahyu.

"Pernyataan itu dibuat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada pengaruh dari pihak manapun. Silahkan saja masyarakat menilai, kalau yang bersangkutan menyatakan mencabut laporan sebelumnya karena ada tekanan," ujarnya.                               

Di sejumlah media, Yanthi juga menyebut dia dimintai uang oleh Wahyu Rp600 juta untuk dibagi-bagikan kepada 20 anggota dewan, agar paripurna untuk menggeser posisi Erisman sebagai ketua DPRD tidak kuorum.

"Apa yang disebutkan itu tentu mengaburkan tuduhan pemerasan itu. Pertanyaannya posisi Yanthi  sebagai apa, sehingga orang lain memintai uang untuk mengamankan posisi Erisman kepadanya," kata pria yang akrab disapa Adek.

Jika kasus itu diproses, penyidik tentu akan menelusuri ini semua termasuk kapasitas pelapor dan hubungannya dengan Erisman, sehingga ada orang yang memintai uang kepada pelapor untuk mengamankan posisi Erisman. Ia juga mengingatkan, tuduhan pemerasan itu tak segampang itu.

"Kalau yang dituduhkan itu Pasal 368 KUHP, tentu harus dilihat faktanya. Apakah memang ada ancaman kekerasan atau bagaimana dan unsur lainnya, tidak bisa asal tuduh saja," tegasnya, seraya menambahkan bila asal tuduh saja, pihaknya siap melaporkan balik pelapor.

Yang cukup penting, lanjut Adek, apa kapasitas Yanthi dalam kasus ini. "Paripurna itu untuk menggeser posisi Erisman, kenapa Yanthi yang merasa diperas," ulasnya. Adek pun kemudian berharap kepolisian dapat segera menindaklanjut laporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan Wahyu dengan terlapor Erisman yang tidak pernah dicabut hingga sekarang. "Saya yakin polisi akan segera menindaklanjuti laporan itu," jelasnya.

Sebelumnya, pada 8 Juli 2017 lalu, Yanthy melaporkan Wahyu di Polresta Padang dengan dasar laporan : LP/1268/K/VII/2017-SPKT UNIT I, tanggal 8 Juli 2017, di mana terlapornya adalah Wahyu Iramana Putra, Wakil Ketua DPRD Padang atas dugaan tindak pidana pemerasan.

Yanthy menuding bahwa Wahyu pernah meminta uang kepadanya sebesar Rp600 juta. Uang tersebut, katanya, untuk mengamankan kasus dugaan perselingkuhan Erisman di DPRD Kota Padang, sewaktu masih menjabat sebagai Ketua DPRD Padang.


(han/nas/rki)

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera