Pendidikan

Pendidikan

Jokowi ke Kepala Daerah: Zaman IT Ngurus Izin Tahunan, Memalukan!

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengatakan ada dua kunci yang harus dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah. Dua hal itu merupakan ekspor dan investasi.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam peresmian pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017). Acara ini dihadiri oleh Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia.

Presiden Jokowi mengingatkan terkait investasi, kepala daerah harus mampu memberikan kemudahan pemberian izin. Dia mengaku mendapatkan informasi di beberapa daerah yang mengeluarkan izin sampai berminggu, berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Menurutnya, hal ini sangat memalukan.

"Zaman IT gini ngurus (izin) itu masih minggu, bulan, apalagi tahun. Sangat memalukan," kata Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, pengurusan perizinan dapat dikeluarkan hanya dengan hitungan jam. Dia mencontohkan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengeluarkan izin hanya tiga jam. Dia lantas meminta kepala daerah untuk menirunya.

"Di BKPM yang namanya ngurus izin itu tiga jam untuk sembilan izin. Dan sudah berjalan lebih dari setahun," ungkap Presiden Jokowi.

"Daerah mustinya lebih cepat dari ini. Dengan scope yang lebih kecil harusnya bisa. Kalau masih saya dengar izin itu keluar, masih minggu, bulan, apalagi tahun, ditertawakan kita nanti. Ini perlu saya titipkan pesan ini, karena kunci kita ekspor dan investasi."

Para investor, lanjut Presiden Jokowi, tengah berminat untuk menanamkan investasinya di Tanah Air. Namun, permasalahan justru ada di aturan yang rumit dan memakan waktu yang lama untuk melayani para investor.

"Ini saya titip, sehingga kita harapkan nantinya pertumbuhan ekonomi di semua daerah dan provinsi pada posisi yang baik," ujarnya.

3 Tahun berkuasa, Jokowi masih tegur kepala daerah soal belanja APBD

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) meresmikan Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2017). Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyesalkan banyaknya kepala daerah yang sering telat dalam membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dia mengatakan, setiap akhir tahun, kepala daerah langsung sibuk menggunakan APBD yang padahal seharusnya dapat dipergunakan pada awal tahun.

"Itu sudah bertahun-tahun berjalan seperti itu. Kalau sudah masuk November atau Desember grojog-grojogan uang. Bayar ini, bayar ini, bayar ini. Harusnya kan itu dimulai pengaturannya pada bulan-bulan awal, misalnya uang muka di bulan Januari harus sudah mulai keluar," kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan, budaya yang melekat pada kepala daerah yaitu gemar menyimpan APBD di bank harus dihilangkan. Apabila APBD sudah dikirim dari pemerintah pusat, Presiden Jokowi berharap langsung dipergunakan tanpa perlu terlalu banyak dipikirkan.

"Jangan kita ini memiliki budaya senang taruh uang APBD kita di bank dan idle selama berbulan-bulan. Sehingga keadaan peredaran uang menjadi kering. Harus kita bangun sebuah budaya kerja, uang APBD itu segera dikeluarkan. Jangan sampai sudah ditransfer dari pusat DAU-nya misalnya, tidak segera digunakan," tegasnya.

Dalam acara yang dihadiri oleh Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia, Presiden Jokowi berpesan agar mereka dapat fokus memikirkan soal investasi dan ekspor dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi. "Karena kita tidak mungkin mendongkrak yang namanya pertumbuhan ekonomi dari loncatan APBD, tidak mungkin. Kuncinya dari dua ini, bagaimana menggenjot ekspor, bagaimana menggenjot investasi. Dua ini kunci yang harus betul-betul dipahami," katanya.

Terkait ekspor, Presiden Jokowi mengakui tak mudah dalam menjalankannya. Dia mengatakan, sektor ekspor tengah menurun dikarenakan pasar tengah lesu. Hal ini juga terjadi di Eropa, Amerika Serikat dan Benua Amerika.

"Kalau ekspor sulit digenjot, yang satunya kita masih punya peluang yaitu di investasi. Mendatangkan investor dan investasi di daerah kita, di provinsi, di kabupaten dan kabupaten kita. Ini jadi kunci pertumbuhan ekonomi," ujarnya.


[mdk/bim/rki]

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera