Pendidikan

Pendidikan

Gerahnya pemerintah dituding otoriter gara-gara Perppu Ormas

JAKARTA -- Tudingan zalim, diktator, otoriter, dan lebih kejam dari Orde Baru dilontarkan sejumlah pihak terhadap keputusan pemerintah menerbitkan Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Menko Polhukam Wiranto menanggapi santai tudingan itu namun mengaku heran karena pemerintah tetap membuka peluang bagi yang menolak perppu untuk menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi.

"Maka sungguh sangat heran pemerintahan Jokowi-JK sangat tidak demokratis. Menko Polhukam ngomongnya sewenang-wenang, diktator. Diktator bagaimana coba," kata Wiranto sembari tersenyum di kantornya, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Wiranto menegaskan, Perppu dikeluarkan bukan karena ada kepentingan dari pemerintah. Namun, Perppu dikeluarkan karena kepentingan bangsa dengan berupaya menjaga ideologi bangsa yang tengah digerogoti oleh ormas yang ingin menggantinya. "Apa kita rela dan tega negeri kita terancam oleh suatu gerakan-gerakan yang masif?" ujarnya.

Mantan Panglima ABRI ini kembali menegaskan, Perppu bukan untuk mendiskreditkan ormas Islam seperti yang dituduhkan. "Pak Jokowi Islam, Pak JK Islam, saya Islam, masak menyudutkan Islam? Tapi (tujuan Perppu) mengamankan kondisi pemerintah dan negara yang mayoritas Islam," tegasnya.

Soal lebih kejam dari era Orde Baru, Wiranto juga mengaku heran. Wiranto bercerita dirinya pernah terlibat dalam pemerintahan Orde Baru pimpinan Soeharto. Saat itu, segala hal dapat diselesaikan dengan mudah. Namun, di era sekarang, pemerintah sangat demokratis dalam setiap kebijakannya sehingga sangat berbeda dengan Orde Baru.

"Jangan teriak-teriak ini pemerintah seperti Orde Baru. Saya kan ada di sana (Orde Baru). Saya tahu ujungnya Orde Baru kan saya ada di sana. Kalau dengan cara dulu lebih gampang. Ini (sekarang) sangat demokratis," ujarnya.

Wiranto mengingatkan kepada pihak yang menolak Perppu tersebut untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah bersikap demokratis dengan tak mempermasalahkan penolak Perppu tersebut. Apalagi, Wiranto menjelaskan, Perppu harus pula disetujui oleh DPR yang membuktikan bahwa pemerintah tak asal dalam menerbitkan Perppu.

"Kalau tidak setuju datang ke kantor saya bicarakan. Kalau enggak setuju berikan jalan keluar. Jangan teriak-teriak. Ini pemerintah seperti Orde Baru," pungkasnya.


[mdk/bal/rki]

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera