Pendidikan

Pendidikan

Dituntut 8,6 Tahun, Terdakwa Kasus Pengalihan Aset Pemda Ngaku Dikriminalisasi


JAMBI – Ade Lesmana, salah seorang terdakwa kasus dugaan korupsi dalam pengalihan aset tanah milik pemda Sarolangun untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS), mengaku dizolimi oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi.

"Ini betul-betul mengkriminalisasi diri saya," kata Ade Lesmana saat menyampaikan pembelaan (Pledoy) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Rabu (26/7/2017).

Dikatakan Ade, dakwaan yang diajukan oleh JPU dalam persidangan tersebut mengada-ada alias ngawur. Karena menurut Ade, dirinya sama sekali tidak terlibat dalam pelepasan aset yang menjadi temuan pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tersebut.

Masih penyampaian Ade, sebagai pemilik yang merupakan perusahaan developer dirinya hanya berkewajiban membangun perumahan PNS sesuai dengan kesepakatan dengan pihak Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemkasa.

Dijelaskan Ade, Dari 27 orang saksi yang dihadirkan dalam 23 persidangan dan alat bukti yang ada terbukti jika dirinya tidak terlibat dalam kasus yang menimbulkan kerugian Negara mencapai Rp 12 milyar tersebut.

"Tidak ada satupun yang mengatakan saya terlibat dalam pengalihan aset tersebut sebagaimana dakwaan JPU," tegas Ade.

Berdasarkan keterangan ahli dari BPK yang waktu itu memberikan kesaksian dibawah sumpah majelis hakim menerangkan bahwa,.yang harus bertanggung jawab itu mantan Bupati Sarolangun inisial M dan mantan mantan Sekda Sarolangun HBH.

"Ini bukan pendapat saya tapi BP. Supaya lebih jelas agar JPU tidak ngawur menuntutnya," jelas Ade.

Untuk diketahui, Ade Lesmana dituntut hukuman penjara selama 8 tahun 6 bulan oleh JPU. Terdakwa Ade juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta.

Selain dituntut hukuman penjara, Ade juga dituntut mengembalikan kerugian Negara yang nilainya mencapai Rp 12 Milyar. Apabila tidak dibayar, maka harta terdakwa akan disita untuk menutupi kerugian Negara.

(djc/tem)




AMOI # aliansi media online & telekomunikasi Indonesia

bn


Padang

Padang

Hukrim

Hukrim

Sumatera

Sumatera